DPR Minta Masyarakat Terbuka dalam Survei Ekonomi BPS
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mencatat, jumlah anak zero-dose anak-anak yang belum pernah menerima imunisasi dasar mencapai angka 91.636 jiwa atau sekitar 24% dari total populasi anak-anak Sumut sebanyak 289.000 jiwa pada tahun 2024. Angka ini diperkirakan meningkat menjadi 96.806 jiwa hingga Juli 2025.
Situasi tersebut mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut untuk melakukan intervensi langsung guna menekan angka anak yang belum diimunisasi. Pasalnya, menurut data Kementerian Kesehatan RI, kelompok zero-dose sangat rentan terkena penyakit menular yang sebenarnya dapat dicegah, seperti campak, polio, difteri, tetanus, dan hepatitis.
Langkah ini dibahas dalam Rapat Percepatan Penurunan Jumlah Anak Zero-Dose, yang dipimpin oleh Ketua TP PKK Sumut, Kahiyang Ayu, bersama Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Togap Simangunsong, bertempat di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Jumat (25/7/2025).
Baca Juga:"Di PKK kita memiliki Dasawisma, kelompok terkecil yang bisa menjangkau langsung ke keluarga. Ini akan kami maksimalkan, bersama dengan peran Posyandu dan Puskesmas," ujar Kahiyang Ayu.
Ia menambahkan, intervensi akan diperluas melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan komunitas lokal dan Non-Governmental Organization (NGO), terutama di wilayah terpencil tempat sebagian besar anak zero-dose berada.
"Kita perlu melakukan identifikasi terlebih dahulu, dan ini membutuhkan sumber daya besar. Karena itu, kolaborasi dengan komunitas dan NGO sangat penting," lanjutnya.
Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Muhammad Faisal Hasrimy, menegaskan bahwa peningkatan angka anak zero-dose harus menjadi perhatian serius karena dapat mengancam pencapaian kesehatan masyarakat.
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
Panitia Kerja (Panja) Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melanjutkan
Politik
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum