JELAJAHNEWS.ID -Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mengkritik lambatnya respons pemerintah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera. Ia menilai langkah antisipatif belum tampak jelas, meski pemerintah telah memiliki teknologi pemantauan seperti Karhutla Monitoring System (KMS).
Pernyataan tersebut disampaikan Alex setelah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Pekanbaru melaporkan adanya 694 titik panas (hotspot) di Sumatera pada Sabtu (19/7/2025), dengan Provinsi Riau menyumbang 259 titik atau sekitar 40 persen.
"Kami mendoakan seluruh petugas di lapangan, termasuk Manggala Agni, TNI, Polri, BPBD, dan relawan agar diberi kekuatan dalam bertugas. Mereka berjibaku memadamkan api dengan alat terbatas, bahkan hanya menggunakan tongkat karena ketiadaan sumber air di lokasi," ujar Alex dalam pernyataan tertulis yang dikutip dari Parlementaria, Senin (21/7/2025), di Jakarta.
Alex juga menyoroti tidak berfungsinya helikopter water bombing milik BPBD Riau, yang membuat penanganan karhutla bergantung sepenuhnya pada upaya darat.
Menurut BMKG, sebaran titik panas di Riau paling banyak berada di Kabupaten Rokan Hulu (107 titik) dan Rokan Hilir (95 titik), serta tersebar di Dumai, Siak, Kampar, Pelalawan, Bengkalis, Kuantan Singingi, dan Indragiri Hulu.
"Akibat titik-titik panas ini, kabut asap mulai terbentuk dan telah terpantau menyebar hingga wilayah Malaysia," katanya.
Lebih lanjut, Alex mendorong optimalisasi sistem KMS yang dikembangkan bersama Global Forest Watch Fires (GFW-Fires) dengan kemampuan deteksi visual beresolusi tinggi. Sistem ini berada di bawah koordinasi BP REDD+ dengan fokus pada pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum.
Danantara Indonesia menilai penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menjadi sinyal positif meningkatnya kepercayaan investor terhadap p
Ekonomi
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) bersama sejumlah mahasiswa dari perguruan tinggi lain menyampaikan lima tuntutan
Peristiwa
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak kepolisian segera menangkap dan memeriksa dua pria yang diduga melakukan intimidasi terhadap pem
Hukum
Anggota Komisi VI DPR RI Budi S Kanang menilai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi di tengah pelemahan nilai tukar rupiah
Ekonomi
Komisi XII DPR RI akan memanggil Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT Pertamina (Persero) untuk meminta penjelasan ter
Politik
Anggota Komisi VII DPR RI Putra Nababan mempertanyakan komitmen TVRI dalam menghadirkan layanan penyiaran yang merata bagi seluruh
Politik
Tim penasehat hukum keluarga almarhum Ripin dari Kantor Hukum Esron J. Silaban & Rekan meminta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (
Hukum
Oknum pejabat akademik di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN Sumut) berinisial AS dilaporkan ke Polrestabes Medan terkait dugaan
Hukum
Perumda Tirtanadi akan melakukan perbaikan pada pipa Jaringan Distribusi Utama (JDU) berdiameter 1.000 milimeter yang mengalami kebocoran di
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta PT PLN bertanggung jawab atas dampak pemadaman listrik bergilir yang te
Daerah