DPR Minta Masyarakat Terbuka dalam Survei Ekonomi BPS
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mengkritik lambatnya respons pemerintah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera. Ia menilai langkah antisipatif belum tampak jelas, meski pemerintah telah memiliki teknologi pemantauan seperti Karhutla Monitoring System (KMS).
Pernyataan tersebut disampaikan Alex setelah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Pekanbaru melaporkan adanya 694 titik panas (hotspot) di Sumatera pada Sabtu (19/7/2025), dengan Provinsi Riau menyumbang 259 titik atau sekitar 40 persen.
"Kami mendoakan seluruh petugas di lapangan, termasuk Manggala Agni, TNI, Polri, BPBD, dan relawan agar diberi kekuatan dalam bertugas. Mereka berjibaku memadamkan api dengan alat terbatas, bahkan hanya menggunakan tongkat karena ketiadaan sumber air di lokasi," ujar Alex dalam pernyataan tertulis yang dikutip dari Parlementaria, Senin (21/7/2025), di Jakarta.
Alex juga menyoroti tidak berfungsinya helikopter water bombing milik BPBD Riau, yang membuat penanganan karhutla bergantung sepenuhnya pada upaya darat.
Menurut BMKG, sebaran titik panas di Riau paling banyak berada di Kabupaten Rokan Hulu (107 titik) dan Rokan Hilir (95 titik), serta tersebar di Dumai, Siak, Kampar, Pelalawan, Bengkalis, Kuantan Singingi, dan Indragiri Hulu.
"Akibat titik-titik panas ini, kabut asap mulai terbentuk dan telah terpantau menyebar hingga wilayah Malaysia," katanya.
Lebih lanjut, Alex mendorong optimalisasi sistem KMS yang dikembangkan bersama Global Forest Watch Fires (GFW-Fires) dengan kemampuan deteksi visual beresolusi tinggi. Sistem ini berada di bawah koordinasi BP REDD+ dengan fokus pada pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum.
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
Panitia Kerja (Panja) Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melanjutkan
Politik
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum