JELAJAHNEWS.ID -Anggota Komisi II DPR RI, Indrajaya, menyatakan sikap tegas terhadap dugaan keterlibatan oknum pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dalam jaringan perdagangan bayi lintas negara. Ia meminta agar pelaku diberhentikan secara tidak hormat dan dijatuhi hukuman berat.
"Perdagangan bayi adalah kejahatan serius, apalagi jika dilakukan oleh pegawai Dukcapil yang seharusnya menjaga integritas data kependudukan. Tidak ada alasan untuk mentolerir. Mereka harus dipecat dan dihukum seberat-beratnya sesuai hukum yang berlaku," tegas Indrajaya dalam pernyataan tertulis yang dikutip dari Parlementaria, Senin (21/7/2025), di Jakarta.
Menurutnya, keterlibatan aparatur negara dalam praktik kejahatan kemanusiaan ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanat undang-undang dan kepercayaan publik. Ia menilai kasus ini tidak hanya mencoreng nama baik institusi Dukcapil, tetapi juga mengancam integritas sistem administrasi kependudukan nasional.
Baca Juga:Indrajaya mendesak Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah tegas. Ia mendorong dilakukannya audit internal menyeluruh serta penguatan sistem pengawasan terhadap jajaran Dukcapil guna mencegah kasus serupa di masa mendatang.
"Ini harus menjadi momentum untuk perbaikan menyeluruh. Jangan sampai ada celah yang dimanfaatkan oknum untuk kepentingan kriminal," imbuh politisi Fraksi PKB tersebut.
Sebagai informasi, sebanyak 24 bayi diketahui telah dijual ke Singapura dalam kasus ini. Pengungkapan dilakukan oleh Polda Jawa Barat setelah menerima laporan dari salah satu orang tua yang menduga anaknya menjadi korban penculikan. Polisi menangkap 13 orang yang diduga terlibat, termasuk satu pegawai Dukcapil. Seluruh pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka.
Bayi-bayi yang dijual berusia dua hingga tiga bulan, dengan harga jual berkisar antara Rp11 juta hingga Rp16 juta, tergantung kesepakatan antara pelaku dan ibu kandung bayi.
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik
Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menilai praktik korupsi di Indonesia telah berada pada ti
Politik