JELAJAHNEWS.ID -Anggota Komisi II DPR RI, Indrajaya, menyatakan sikap tegas terhadap dugaan keterlibatan oknum pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dalam jaringan perdagangan bayi lintas negara. Ia meminta agar pelaku diberhentikan secara tidak hormat dan dijatuhi hukuman berat.
"Perdagangan bayi adalah kejahatan serius, apalagi jika dilakukan oleh pegawai Dukcapil yang seharusnya menjaga integritas data kependudukan. Tidak ada alasan untuk mentolerir. Mereka harus dipecat dan dihukum seberat-beratnya sesuai hukum yang berlaku," tegas Indrajaya dalam pernyataan tertulis yang dikutip dari Parlementaria, Senin (21/7/2025), di Jakarta.
Menurutnya, keterlibatan aparatur negara dalam praktik kejahatan kemanusiaan ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanat undang-undang dan kepercayaan publik. Ia menilai kasus ini tidak hanya mencoreng nama baik institusi Dukcapil, tetapi juga mengancam integritas sistem administrasi kependudukan nasional.
Baca Juga:Indrajaya mendesak Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah tegas. Ia mendorong dilakukannya audit internal menyeluruh serta penguatan sistem pengawasan terhadap jajaran Dukcapil guna mencegah kasus serupa di masa mendatang.
"Ini harus menjadi momentum untuk perbaikan menyeluruh. Jangan sampai ada celah yang dimanfaatkan oknum untuk kepentingan kriminal," imbuh politisi Fraksi PKB tersebut.
Sebagai informasi, sebanyak 24 bayi diketahui telah dijual ke Singapura dalam kasus ini. Pengungkapan dilakukan oleh Polda Jawa Barat setelah menerima laporan dari salah satu orang tua yang menduga anaknya menjadi korban penculikan. Polisi menangkap 13 orang yang diduga terlibat, termasuk satu pegawai Dukcapil. Seluruh pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka.
Bayi-bayi yang dijual berusia dua hingga tiga bulan, dengan harga jual berkisar antara Rp11 juta hingga Rp16 juta, tergantung kesepakatan antara pelaku dan ibu kandung bayi.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) merayakan Hari Ulang Tahun Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ke49, Rabu (10/12/2025). Hingga 8 Desem
Ekonomi
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa DPR tengah mempersiapkan revisi UndangUndang tentang Sistem
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyatakan optimisme terhadap peningkatan daya saing industri pertahanan nasional, khususnya
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menyoroti lemahnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta terbatasnya akses
Politik
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan bahwa rencana pembatasan event lari yang ramai dibicarakan beberapa hari terakhir bukan
Olahraga
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan dukungan penuh terhadap usulan penetapan status darurat&mdashbaik darurat nasional maupun darurat daerah
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, menekankan bahwa banyaknya aduan publik terkait kebijakan kewarganegaraan dan perkawinan campur harus
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bergerak cepat menangani persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang mulai dirasakan
Daerah
KAI Logistik melalui layanan KALOG Pro, khususnya pada segmen Project Logistic, tengah menangani relokasi terencana berupa pemindahan dan pe
Ekonomi
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Eka Widodo, mengungkapkan bahwa salah satu alasan Pemerintah Pusat memangkas angg
Ekonomi