Demo Mahasiswa di DPRD Sulut Berujung Ricuh, Polisi Kerahkan Water Cannon

JELAJAHNEWS.ID -Aksi demonstrasi mahasiswa di Kantor DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Rabu (17/6/2026), berujung ricuh setelah massa terlibat bentrokan dengan aparat keamanan. Polisi akhirnya mengerahkan water cannon atau meriam air, gas air mata, serta personel bersenjata tameng untuk membubarkan massa yang melakukan aksi anarkis di lokasi.

Demonstrasi yang berlangsung sejak pukul 16.00 WITA itu awalnya berjalan sebagai penyampaian aspirasi terkait sejumlah isu nasional dan daerah. Namun situasi berubah ketika sejumlah peserta aksi mulai menggoyang pagar Kantor DPRD Sulut hingga terjadi kericuhan.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan berbagai tuntutan. Untuk isu nasional, mereka menyoroti program Koperasi Merah Putih, dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), serta mendesak pemerintah menjamin ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Sementara pada tingkat daerah, mahasiswa meminta evaluasi program Trans Manado, publikasi draf Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta menolak program MBG dikelola oleh kampus.

Kericuhan pecah ketika massa mulai melempar batu, bambu, dan botol air mineral ke arah area Kantor DPRD Sulut. Aparat kemudian mengambil tindakan pengamanan dengan memukul mundur massa sejauh kurang lebih satu kilometer dari titik awal demonstrasi.

Polisi menggunakan meriam air, gas air mata, dan barisan personel bertameng untuk mengendalikan situasi. Setelah berlangsung sekitar dua jam, kericuhan berhasil diredam pada pukul 18.30 WITA.

Sejumlah mahasiswa sempat diamankan oleh aparat keamanan. Namun, mereka kemudian dilepaskan setelah situasi kembali terkendali. Akibat insiden tersebut, pagar besi di gerbang Kantor DPRD Sulut roboh dan mengalami kerusakan pada beberapa bagian.

Wakil Ketua DPRD Sulut, Royke Anter, mengatakan pihaknya sejak awal telah menyiapkan ruang dialog bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada anggota dewan.

"Pada prinsipnya, kami anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara sangat membuka ruang bagi adik-adik mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasi maupun tuntutan mereka," ujar Royke.

Menurut dia, sejumlah anggota DPRD bahkan telah bersiap menerima perwakilan mahasiswa. Beberapa legislator juga hadir langsung di lokasi untuk mendengarkan tuntutan yang dibawa massa aksi.

Royke menjelaskan, sebelum situasi memanas, pihak DPRD telah berulang kali mengimbau peserta demonstrasi melalui pengeras suara agar menyampaikan aspirasi secara tertib sehingga dialog dapat berlangsung dengan baik.

"Sangat disayangkan, aspirasi mereka belum sempat disampaikan, tetapi aksi sudah dibubarkan oleh aparat keamanan. Kami melihat mulai terjadi tindakan yang tidak tertib, seperti pembakaran ban dan pelemparan benda," katanya.

Ia menegaskan DPRD Sulut tidak pernah menutup ruang komunikasi dengan mahasiswa maupun kelompok masyarakat lainnya. Karena itu, ia berharap penyampaian pendapat di masa mendatang dapat dilakukan secara damai dan sesuai ketentuan yang berlaku.(jn/**)