Anak Oknum Polisi Diduga Buat Konten Rasis, Komisi III DPR: Tidak Ada yang Kebal Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
"Paspor itu katanya diambil negara, ditarik kembali sesuai dengan peraturan pemerintah. Seharusnya kan sampai dulu. Bukan negara yang mencetak itu. Anak saya membuatnya untuk berangkat ke sana dengan biaya pribadi," ucap Saut.
Ia berharap seluruh barang pribadi anaknya dapat dikembalikan dan ada penjelasan lebih rinci dari pihak terkait.
"Kita mohon kepada Bapak Prabowo Subianto. Kita mohon, kasihanilah, Pak. Saya orang yang susah, tapi tidak menyusahkan orang," katanya.
Tak hanya soal barang pribadi, keluarga juga menyebut hak asuransi dari perusahaan tempat Reza bekerja di Korea Selatan belum diterima. Begitu pula sisa gaji korban untuk periode 1 hingga 23 September 2025 yang diklaim belum dibayarkan.
"Asuransi dari Korea Selatan pun, satu perak tak ada. Jangankan asuransi, barang anak pun tiba hilang. Pergi sehat, pulang peti mati. Asuransi enggak keluar," ucap Saut.
Sebelumnya, Reza diketahui berangkat ke Korea Selatan pada Maret 2025 untuk bekerja di kapal penangkap ikan milik PT Garamho. Sebelum berangkat, ia sempat mengikuti kursus bahasa Korea selama empat bulan di wilayah Semarang.
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai kehadiran Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru telah mengakomodasi berbagai
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyalurkan dana sebesar Rp443 miliar kepada 33 kabupaten/kota melalui skema bagi hasil p
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta BPJS Kesehatan terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
Daerah