Penguatan Manajemen Desa Wisata Dinilai Jadi Kunci Mendorong Kemandirian
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mendorong pemerintah memperkuat kapasitas pengelolaan desa wisata melalui pendampingan yang b
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Aksi unjuk rasa mahasiswa di depan Gedung DPRD Sumatera Utara (Sumut) kembali berlanjut pada hari kedua, Rabu (27/8/2025). Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Medan dan sekitarnya turun ke jalan dengan tuntutan utama: pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Sejak siang, massa memenuhi Jalan Imam Bonjol, Medan, lokasi gedung DPRD Sumut. Mereka membawa poster, spanduk, serta pengeras suara, sembari meneriakkan seruan "bubarkan DPR" secara berulang. Orasi yang disampaikan menegaskan kekecewaan terhadap kinerja DPR.
"DPR tidak lagi berpihak kepada rakyat, melainkan mengkhianati amanat konstitusi. Karena itu, kami mendesak DPR dibubarkan," ujar salah seorang orator dari atas mobil komando.
Baca Juga:Untuk menjaga ketertiban, ratusan personel gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP disiagakan. Aparat membentuk barikade di pintu masuk gedung DPRD guna mencegah massa masuk ke area dalam. Hingga siang, situasi terpantau cukup kondusif tanpa bentrokan besar.
Meski begitu, kekecewaan massa meningkat lantaran tak satu pun anggota DPRD Sumut keluar menemui pengunjuk rasa. "Kami di sini ingin didengar, bukan diabaikan," kata seorang mahasiswa dalam orasinya.
Di sela aksi, aparat kepolisian mengamankan delapan orang yang diduga bukan bagian dari kelompok mahasiswa. Mereka diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Namun, hingga kini belum ada keterangan resmi terkait status mereka.
Aksi berlangsung relatif tertib di bawah pengawasan aparat. Koordinator lapangan menegaskan mahasiswa akan terus bertahan hingga aspirasi mereka diperhatikan. "Kami akan bertahan. Ini bukan sekadar unjuk rasa, melainkan wujud kepedulian terhadap masa depan demokrasi," ujarnya.
Hari kedua aksi ini menunjukkan konsistensi mahasiswa dalam mengawal tuntutan mereka. Massa menyatakan siap menggelar aksi lanjutan dengan skala lebih besar bila DPRD Sumut tetap tidak memberikan respons.(jns)
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mendorong pemerintah memperkuat kapasitas pengelolaan desa wisata melalui pendampingan yang b
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, mendesak pemerintah segera melakukan investigasi menyeluruh, independen, dan transparan terkait tewas
Politik
JELAJAHNEWS.ID Ketua Umum PWI Pusat Ahkmad Munir mengingatkan seluruh anggota PWI untuk tidak terlibat bisnis Narkoba dan Judi. Komitmen i
Ragam
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara resmi menurunkan tarif pemakaian air bagi seluruh kategori pelanggan mula
Ekonomi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat di Provinsi Sumatera Utara (S
Hukum
Momen sambutan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution seketika mencairkan suasana dingin di Pembukaan Rakernas APEKSI XVIII
Daerah
Sorotan publik terhadap pelaksanaan Gelar Melayu Serumpun (GEMES) XVIII/2026 terus bergulir. Selain banjir komentar sinis dari warganet terk
Peristiwa
Perjalanan panjang 436 tahun Kota Medan bukan sekadar catatan sejarah, melainkan momentum untuk memperkuat fondasi pembangunan sekaligus mew
Politik
Fernando Raja Sipahutar, Kuasa hukum anggota DPRD Kota Medan, Antonius Devolis Tumanggor
Hukum
Gelar Melayu Serumpun (GEMES) IX Tahun 2026 yang digagas Dinas Pariwisata Kota Medan di Lapangan Merdeka, Sabtu (27/6/2026) malam
Peristiwa