Dugaan Jual Beli Proyek APBD Karo Kian Terkuak, Aktivis Soroti Intervensi Oknum

JELAJAHNEWS.ID -Dugaan praktik jual beli proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karo mulai mencuat ke permukaan dan memicu keresahan di kalangan pejabat serta masyarakat.

Informasi ini semakin menyebar setelah sejumlah pejabat, mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga organisasi perangkat daerah (OPD), merasa terganggu oleh kehadiran dua orang pria yang mengaku sebagai utusan Bupati Karo. Kedua pria tersebut diduga melakukan intervensi dengan meminta jatah proyek dari program-program yang dibiayai APBD.

"Kami menerima laporan dari sejumlah tokoh dan aktivis di Kabupaten Karo. Mereka menyampaikan bahwa beberapa keluarga mereka merasa tertekan atas tindakan dua pria yang mengklaim sebagai utusan kepala daerah. Mereka tidak hanya meminta proyek, tetapi juga diduga menekan aparat desa terkait pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD)," ujar Ketua Umum Jaringan Pergerakan Masyarakat Bawah (Jaga Marwah), Edison Tamba, Minggu (3/8/2025).

Aktivis yang akrab disapa Edoy ini mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengantongi sejumlah informasi valid. Sebagai respons, Jaga Marwah menurunkan tim investigasi ke Kabupaten Karo guna menggali data dan kesaksian dari sumber-sumber terpercaya.

"Kami sudah mengantongi lokasi proyek yang diduga menjadi bancakan oknum tertentu yang mengaku sebagai utusan bupati. Ini menjadi peringatan serius bagi kepala daerah agar tidak bermain-main dengan uang rakyat, terutama melalui praktik kolusi dan nepotisme," tegas Edoy.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa sebagai bagian dari elemen kontrol sosial dan salah satu pilar demokrasi, pihaknya akan terus menyuarakan perlawanan terhadap perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Edoy juga menyinggung sikap Presiden Prabowo yang dikenal sangat anti terhadap korupsi. Ia mengingatkan bahwa tindakan intervensi seperti ini justru merusak tatanan birokrasi dan membunuh integritas pejabat publik.

"Kami sedang mempersiapkan seluruh informasi dan data yang telah dikumpulkan untuk dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jika terbukti bahwa oknum yang mengaku utusan bupati dan terafiliasi dengan salah satu partai politik tetap nekat melakukan KKN, maka kami siap melaporkannya ke KPK," tegasnya lagi.

Sebelumnya, keresahan muncul di kalangan aparatur pemerintah daerah karena keberadaan dua orang yang kerap menyambangi sejumlah kantor dinas, camat, dan kepala desa. Mereka mengklaim sebagai perwakilan dari bupati atau wakil bupati dan secara terang-terangan meminta proyek pembangunan.

Bahkan, mereka disebut menawarkan produk-produk tertentu dalam proyek-proyek yang didanai APBD, yang memperkuat dugaan keterlibatan pihak-pihak yang tidak berwenang dalam pengelolaan anggaran publik.