JELAJAHNEWS.ID - Sejumlah Kepala Desa dan perangkat-perangkatnya di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) bakal dipanggil Kejaksaan Negeri Madina.
Hal itu diakibatkan karena menunggak pembayaran iuran bulanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).
"Saya minta agar para penunggak iuran Jamsostek segera di panggil. Silakan Pak Kasidatun segera diselesaikan tunggakan itu," kata Kepala Kejaksaan Negeri Madina Novan Hadian.
Pemanggilan itu untuk mempertanyakan penyebab tersendatnya pembayaran iuran maupun ingin mengetahui kenapa belum terdaftar.
Menurut Inpres Nomor 2 tahun 2021 telah ditegaskan tentang optimalisasi pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan, perlu diklarifikasi.
"Kita segera panggil para Kades tersebut untuk menanyakan soal tunggakan dan belum terdaftarnya pada Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai aturan," katanya.
Novan mengakui bahwa pemanggilan tersebut termasuk dalam penyelesaian permasalahan di luar persidangan.
Langkah ini dilakukan oleh pihaknya untuk memfasilitasi lewat mediasi antara BPJS Ketenagakerjaan dengan pemerintah desa.
"Dari hasil mediasi memang ada yang langsung membayar tunggakan dan ada yang juga meminta waktu," kata Novan didampingi Kasidatun Edison Sumitro Situmorang, Sabtu (17/12/2022).
Agar tidak terulang, Kajari menghimbau pembayaran iuran pada tahun 2023 diselesaikan di awal tahun.
"Iuran cukup kecil, namun kenapa tidak bisa dipenuhi. Bagi yang tidak kooperatif, tolong itu uang negara," katanya.
Sebagai informasi, dari 340 desa terdapat 53 menunggak dan belum terdaftar sebagai peserta sebanyak 39 desa.
Sedangkan perangkat desa, dari 330 orang ditemukan menunggak sebanyak 54 orang dan belum mendaftar 49 orang.
Dikonfirmasi secara terpisah, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang Sidempuan, Sanco Simanullang terkait langkah tegas Kejari Madina itu menyampaikan terima kasih atas dukungan Kejari Madina.
"Mengucapkan terima kasih atas dukungan Kejaksaan Negeri Madina," pungkas Sanco kepada JelajahNews.id, Sabtu (17/12/2022). (JN-BTM).
Komisi II DPR RI akan mendorong pemberian sanksi tegas bagi pejabat kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah yang masih mengangkat ten
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara menggelar sosialisasi layanan dan tarif air minum kepada masyarakat
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meluncurkan layanan Bus Rapid Transit (BRT) MedanBinjaiDeli Serdang atau Mebidang di
Daerah
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menegaskan pentingnya menanamkan budaya menabung dan literasi keuangan sejak usia dini se
Daerah
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas dukungan untuk ekosistem transaksi di lingkungan perguruan tinggi melalui pelun
Ekonomi
Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara terus memperkuat pelayanan kepada masyarakat melalui perluasan akses air minum yang sehat, aman,
Ekonomi
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik