Komisi II DPR RI Dorong Sanksi hingga Pidana bagi Pejabat yang Angkat Honorer
Komisi II DPR RI akan mendorong pemberian sanksi tegas bagi pejabat kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah yang masih mengangkat ten
Politik
MEDAN - Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah membuka Kejuaraan Daerah (Kejurda) Tako tingkat provinsi di Gelanggang Remaja, Jalan Sutomo Ujung Medan, Jumat (13/12). Dalam arahannya, sangat diharapkan peningkatan kualitas pertandingan dan regenerasi.
“Dengan kejuaraan-kejuaraan daerah seperti ini, harapannya dari sini tersaring atlet yang berprestasi, tidak hanya untuk provinsi tetapi tingkat nasional,” ujar Musa Rajekshah, yang juga merupakan Ketua Umum Pengprov Tako Karate Do Indonesia Sumut.
Musa Rajekshah berharap ada peningkatan kualitas pertandingan dari setiap pelaksanaan kejuaraan. Baik dari wasit hingga panitia penyelenggara semuanya. Sebab untuk mendapatkan atlet yang berprestasi, harus dilahirkan dari proses yang jujur.
“Kalau kualitas pertandingan itu baik, atlet yang terlahir dengan baik, mudah-mudahan Sumut bisa berprestasi,” sebut Musa Rajekshah yang akrab disapa Ijeck.
Setelah kualitas pertandingan, lanjut Ijeck, juga diperlukan adanya regenerasi. Karena katanya, hampir setiap cabang olahraga, regenerasi untuk keberadaan para wasit ini agak lambat. Untuk itu dirinya meminta seluruh pengurus cabor, memikirkan hal itu ke depan.
“Soal peralatan untuk pertandingan bela diri juga, sekarang ini sudah semakin digital. Kita harapkan juga nanti semua perguruan dan cabor bisa menggunakan alat yang juga akan digunakan pada saat PON. Supaya para atlet kita sudah terbiasa dan tidak lagi canggung saat ikut dalam pertandingan tingkat nasional,” jelasnya.
Selain itu, Wagub juga mengingatkan kepada seluruh pihak yang bertugas dalam mempersiapkan atlet Tako, bisa maksimal agar dapat menyumbangkan banyak atlet dan berprestasi. “Tidak hanya tingkat nasional, kita berharap sampai tingkat internasional. Semoga harapan ini bisa diikuti oleh kawan-kawan forum daerah yang lain,” katanya.
Sementara Ketua Panitia Pelaksana Kejurda Tako Indonesia Said Kelana Ade Putra mengatakan, dalam kejuaraan kali ini, mengikutsertakan 296 peserta dari 22 kabupaten/kota dan semua kategori, ditambah Dojo se-Sumut.
“Untuk prediksi peserta terkuat yakni Gunung Sitoli, Pematangsiantar, Tebingtinggi, Asahan dan Medan. Nanti hasil dari Kejurda ini, yang berprestasi akan menjadi wakil Sumut untuk pertandingan di Kejurnas, Februari (2020) mendatang,” katanya.
Untuk Kejurda ini, lanjut Putra, berlangsung selama dua hari, Jumat-Sabtu (13-14/12). Hadir di antaranya Sekretaris Umum Pengprov Tako Parulian Tampubolon, Ketua Harian Pengprov Tako Sumut Efendi Manullang, serta Sekretaris Dispora Sumut Rudi Rinaldi.(Red/ril)
Komisi II DPR RI akan mendorong pemberian sanksi tegas bagi pejabat kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah yang masih mengangkat ten
Politik
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas dukungan untuk ekosistem transaksi di lingkungan perguruan tinggi melalui pelun
Ekonomi
Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara terus memperkuat pelayanan kepada masyarakat melalui perluasan akses air minum yang sehat, aman,
Ekonomi
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik