Kebijakan Terintegrasi Berbasis Lokal Diharapkan Turunkan Dampak Pandemi

JELAJAHNEWS.ID, JAKARTA - Pengelolaan penanganan Covid-19 dari kesehatan maupun dari pemulihan ekonomi senantiasa dikoordinasikan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Keputusan yang menyangkut masyarakat diputuskan secara terintegrasi dan ditujukan untuk menurunkan angka terdampak Covid-19.

“Presiden meminta agar pengelolaan dari penurunan angka ini dikelola secara lokal, intervensi berbasis lokal, sehingga monitoring dan evaluasi secara kedaerahan di 83.000 desa, RT, RW dapat terus termonitor,” tutur Menko Perekonomian Airlangga Hartarto seusai Rapat Terbatas (Ratas) Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi (PC-PEN) yang dipimpin Presiden Joko Widodo secara daring, di Jakarta, Senin (14/9/2020).

Dalam dua pekan, lanjut Airlangga, komite akan mengoordinasikan khususnya pada delapan wilayah terdampak yang lebih besar kenaikannya. Menko Airlangga selaku Ketua Komite PC-PEN pun menugaskan wakil komite dan kepala satgas Covid-19 untuk memonitor dan melakukan evaluasi.

Ratas tersebut juga membahas pengadaan Uji Polymerase Chain Reaction (PCR Test) yang dilakukan oleh lembaga non pemerintah atau partisipasi swasta dan klinik. Kementerian Kesehatan akan mereviu, mengevaluasi, dan menetapkan harga jasa PCR test tersebut.

“Penyerapan anggaran sebesar 34,1 persen dari pagu, dan ini secara bulan ke bulan ada kenaikan sebesar 30,9 persen. Sejak semester satu sampai dengan September, tren penyerapannya juga sudah naik,” ujar Airlangga.

Presiden juga meminta agar insentif bagi sektor pariwisata dikaitkan dengan pengadaan vaksin mandiri, apabila clinical trial (uji coba klinis terhadap vaksin) sudah selesai.

“Jadi masih menunggu clinical trial, untuk selanjutnya dibuat program yang terkait dengan sektor pariwisata,” kata Airlangga.

Menurut Airlangga, kampanye-kampanye guna meningkatkan kedisiplinan masyarakat akan terus dilakukan. Presiden meminta kampanye 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan) lebih diintensifkan ke daerah. Selain itu, terkait dengan pendisiplinan masyarakat, Operasi Yustisi akan terus dilaksanakan.

“Terkait fasilitas dari pelayanan kesehatan, Bad Occupancy Ratio (BOR) ruang isolasi tercatat sebesar 59 persen dan Intensive Care Unit (ICU) sebesar 63 persen. Ketersediaan flat isolasi mandiri di wisma atlit, dan kerja sama dengan berbagai hotel bintang 2 dan 3, akan menambah kapasitas isolasi bagi yang tanpa gejala,” tutur Airlangga.

Komite juga akan melakukan pendalaman dan pengkajian terkait rencana bantuan kepada tenaga honorer. Pasalnya, menurut Airlangga, ada sebagian kecil tenaga honorer yang sudah mendapatkan bantuan melalui data yang ada di BPJS Ketenagakerjaan.

“Bantuan akan diarahkan untuk seluruh tenaga honorer. Namun kami sedang siapkan program dan detailnya,” ucap Airlangga.

Dalam Ratas tersebut Presiden juga meminta agar Program Kartu Prakerja dapat digali lagi potensinya, mengingat banyaknya tenaga kerja informal yang terdampak. “Kartu prakerja per hari ini sudah 3,8 juta orang yang terdata. Artinya (target) per September sebesar 5,6 juta orang yang direncanakan, optimis akan tercapai,” tutur Menko Airlangga.(ekon)