DPR Desak Investigasi Independen atas Tewasnya Ibu Hamil akibat Penembakan di Intan Jaya
Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, mendesak pemerintah segera melakukan investigasi menyeluruh, independen, dan transparan terkait tewas
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Presiden RI Prabowo Subianto menyerukan penataan ulang sistem distribusi pangan nasional demi mewujudkan keadilan ekonomi bagi rakyat, khususnya petani. Hal ini disampaikan saat meresmikan peluncuran kelembagaan 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) di Klaten, Senin (21/7/2025).
Dalam pidatonya, Presiden menyoroti praktik curang yang merugikan petani, seperti pembelian gabah di bawah harga pasar dan penjualan ulang beras biasa dengan label premium melebihi harga eceran tertinggi. Ia menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah menghadapi pelaku usaha yang merugikan hajat hidup orang banyak.
"Penggiling padi adalah cabang produksi yang menguasai hajat hidup rakyat. Kalau tidak patuh pada kepentingan negara, saya akan sita dan serahkan kepada koperasi," tegas Presiden Prabowo.
Baca Juga:Berdasarkan laporan yang diterimanya, potensi kerugian negara akibat praktik curang tersebut bisa mencapai Rp100 triliun per tahun. Dana sebesar itu, menurut Presiden, seharusnya dapat dialokasikan untuk pembangunan sektor vital seperti pendidikan.
"Dengan Rp100 triliun per tahun, kita bisa perbaiki 100 ribu sekolah. Saat ini kita hanya mampu perbaiki 11 ribu sekolah dengan anggaran Rp19 triliun," ujarnya.
Presiden juga memperkenalkan istilah "serakahnomics" sebagai bentuk kritik terhadap sistem ekonomi yang hanya mementingkan keuntungan tanpa memperhatikan nilai keadilan sosial.
"Ini bukan mazhab ekonomi liberal, klasik, sosialis, atau komando. Ini lain. Ini serakahnomics—ekonomi yang digerakkan oleh keserakahan," ujar Prabowo.
Ia menambahkan, praktik kecurangan kini dapat dilacak dengan teknologi, laboratorium mutu, dan kecerdasan buatan. Namun, kekuatan utama bangsa tetap terletak pada keberanian menegakkan Pasal 33 UUD 1945.
"Saya yakin seluruh elemen bangsa akan bersama saya. Mari kita tegakkan keadilan dan kebenaran demi kepentingan rakyat. Di dada kita hanya ada merah putih," pungkas Presiden dengan semangat.
Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, mendesak pemerintah segera melakukan investigasi menyeluruh, independen, dan transparan terkait tewas
Politik
JELAJAHNEWS.ID Ketua Umum PWI Pusat Ahkmad Munir mengingatkan seluruh anggota PWI untuk tidak terlibat bisnis Narkoba dan Judi. Komitmen i
Ragam
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara resmi menurunkan tarif pemakaian air bagi seluruh kategori pelanggan mula
Ekonomi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat di Provinsi Sumatera Utara (S
Hukum
Momen sambutan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution seketika mencairkan suasana dingin di Pembukaan Rakernas APEKSI XVIII
Daerah
Sorotan publik terhadap pelaksanaan Gelar Melayu Serumpun (GEMES) XVIII/2026 terus bergulir. Selain banjir komentar sinis dari warganet terk
Peristiwa
Perjalanan panjang 436 tahun Kota Medan bukan sekadar catatan sejarah, melainkan momentum untuk memperkuat fondasi pembangunan sekaligus mew
Politik
Fernando Raja Sipahutar, Kuasa hukum anggota DPRD Kota Medan, Antonius Devolis Tumanggor
Hukum
Gelar Melayu Serumpun (GEMES) IX Tahun 2026 yang digagas Dinas Pariwisata Kota Medan di Lapangan Merdeka, Sabtu (27/6/2026) malam
Peristiwa
Pagi itu, udara di kawasan Danau Toba masih terasa sejuk. Deretan pepohonan yang tumbuh di lereng perbukitan menjadi benteng alami
Ragam