JELAJAHNEWS.ID -Presiden RI Prabowo Subianto menyerukan penataan ulang sistem distribusi pangan nasional demi mewujudkan keadilan ekonomi bagi rakyat, khususnya petani. Hal ini disampaikan saat meresmikan peluncuran kelembagaan 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) di Klaten, Senin (21/7/2025).
Dalam pidatonya, Presiden menyoroti praktik curang yang merugikan petani, seperti pembelian gabah di bawah harga pasar dan penjualan ulang beras biasa dengan label premium melebihi harga eceran tertinggi. Ia menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah menghadapi pelaku usaha yang merugikan hajat hidup orang banyak.
"Penggiling padi adalah cabang produksi yang menguasai hajat hidup rakyat. Kalau tidak patuh pada kepentingan negara, saya akan sita dan serahkan kepada koperasi," tegas Presiden Prabowo.
Baca Juga:Berdasarkan laporan yang diterimanya, potensi kerugian negara akibat praktik curang tersebut bisa mencapai Rp100 triliun per tahun. Dana sebesar itu, menurut Presiden, seharusnya dapat dialokasikan untuk pembangunan sektor vital seperti pendidikan.
"Dengan Rp100 triliun per tahun, kita bisa perbaiki 100 ribu sekolah. Saat ini kita hanya mampu perbaiki 11 ribu sekolah dengan anggaran Rp19 triliun," ujarnya.
Presiden juga memperkenalkan istilah "serakahnomics" sebagai bentuk kritik terhadap sistem ekonomi yang hanya mementingkan keuntungan tanpa memperhatikan nilai keadilan sosial.
"Ini bukan mazhab ekonomi liberal, klasik, sosialis, atau komando. Ini lain. Ini serakahnomics—ekonomi yang digerakkan oleh keserakahan," ujar Prabowo.
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik
Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menilai praktik korupsi di Indonesia telah berada pada ti
Politik