Diduga Belum Lunasi Pembayaran Lahan Rp1,6 Miliar, PT DPM Dipersoalkan Warga Dairi
Seorang warga lanjut usia bernama Jumarimba Boangmanalu mengaku belum menerima pelunasan pembayaran atas penjualan lahan dan rumah miliknya
Peristiwa
JELAJAHNEWS.ID -Presiden RI Prabowo Subianto menyerukan penataan ulang sistem distribusi pangan nasional demi mewujudkan keadilan ekonomi bagi rakyat, khususnya petani. Hal ini disampaikan saat meresmikan peluncuran kelembagaan 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) di Klaten, Senin (21/7/2025).
Dalam pidatonya, Presiden menyoroti praktik curang yang merugikan petani, seperti pembelian gabah di bawah harga pasar dan penjualan ulang beras biasa dengan label premium melebihi harga eceran tertinggi. Ia menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah menghadapi pelaku usaha yang merugikan hajat hidup orang banyak.
"Penggiling padi adalah cabang produksi yang menguasai hajat hidup rakyat. Kalau tidak patuh pada kepentingan negara, saya akan sita dan serahkan kepada koperasi," tegas Presiden Prabowo.
Baca Juga:Berdasarkan laporan yang diterimanya, potensi kerugian negara akibat praktik curang tersebut bisa mencapai Rp100 triliun per tahun. Dana sebesar itu, menurut Presiden, seharusnya dapat dialokasikan untuk pembangunan sektor vital seperti pendidikan.
"Dengan Rp100 triliun per tahun, kita bisa perbaiki 100 ribu sekolah. Saat ini kita hanya mampu perbaiki 11 ribu sekolah dengan anggaran Rp19 triliun," ujarnya.
Presiden juga memperkenalkan istilah "serakahnomics" sebagai bentuk kritik terhadap sistem ekonomi yang hanya mementingkan keuntungan tanpa memperhatikan nilai keadilan sosial.
"Ini bukan mazhab ekonomi liberal, klasik, sosialis, atau komando. Ini lain. Ini serakahnomics—ekonomi yang digerakkan oleh keserakahan," ujar Prabowo.
Seorang warga lanjut usia bernama Jumarimba Boangmanalu mengaku belum menerima pelunasan pembayaran atas penjualan lahan dan rumah miliknya
Peristiwa
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution resmi melarang aparatur sipil negara (ASN), tenaga nonASN, hingga pegawai Bada
Daerah
Danantara Indonesia menilai penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menjadi sinyal positif meningkatnya kepercayaan investor terhadap p
Ekonomi
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) bersama sejumlah mahasiswa dari perguruan tinggi lain menyampaikan lima tuntutan
Peristiwa
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak seluruh bupati dan wali kota di Sumatera Utara untuk mendukung
Daerah
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak kepolisian segera menangkap dan memeriksa dua pria yang diduga melakukan intimidasi terhadap pem
Hukum
Anggota Komisi VI DPR RI Budi S Kanang menilai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi di tengah pelemahan nilai tukar rupiah
Ekonomi
Komisi XII DPR RI akan memanggil Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT Pertamina (Persero) untuk meminta penjelasan ter
Politik
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkuat koordinasi untuk mempercepat pembangunan
Daerah
Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) kepada 29 kabupaten/kota di Sumatera Utara hingga pertengahan Juni 2026 masih tertunda.
Daerah