HUT KPR Ke-49, BTN Salurkan 5,7 Juta Rumah Bagi Rakyat Indonesia
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) merayakan Hari Ulang Tahun Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ke49, Rabu (10/12/2025). Hingga 8 Desem
Ekonomi
JELAJAHNEWS.ID -Presiden RI Prabowo Subianto menyerukan penataan ulang sistem distribusi pangan nasional demi mewujudkan keadilan ekonomi bagi rakyat, khususnya petani. Hal ini disampaikan saat meresmikan peluncuran kelembagaan 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) di Klaten, Senin (21/7/2025).
Dalam pidatonya, Presiden menyoroti praktik curang yang merugikan petani, seperti pembelian gabah di bawah harga pasar dan penjualan ulang beras biasa dengan label premium melebihi harga eceran tertinggi. Ia menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah menghadapi pelaku usaha yang merugikan hajat hidup orang banyak.
"Penggiling padi adalah cabang produksi yang menguasai hajat hidup rakyat. Kalau tidak patuh pada kepentingan negara, saya akan sita dan serahkan kepada koperasi," tegas Presiden Prabowo.
Baca Juga:Berdasarkan laporan yang diterimanya, potensi kerugian negara akibat praktik curang tersebut bisa mencapai Rp100 triliun per tahun. Dana sebesar itu, menurut Presiden, seharusnya dapat dialokasikan untuk pembangunan sektor vital seperti pendidikan.
"Dengan Rp100 triliun per tahun, kita bisa perbaiki 100 ribu sekolah. Saat ini kita hanya mampu perbaiki 11 ribu sekolah dengan anggaran Rp19 triliun," ujarnya.
Presiden juga memperkenalkan istilah "serakahnomics" sebagai bentuk kritik terhadap sistem ekonomi yang hanya mementingkan keuntungan tanpa memperhatikan nilai keadilan sosial.
"Ini bukan mazhab ekonomi liberal, klasik, sosialis, atau komando. Ini lain. Ini serakahnomics—ekonomi yang digerakkan oleh keserakahan," ujar Prabowo.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) merayakan Hari Ulang Tahun Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ke49, Rabu (10/12/2025). Hingga 8 Desem
Ekonomi
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa DPR tengah mempersiapkan revisi UndangUndang tentang Sistem
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyatakan optimisme terhadap peningkatan daya saing industri pertahanan nasional, khususnya
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menyoroti lemahnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta terbatasnya akses
Politik
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan bahwa rencana pembatasan event lari yang ramai dibicarakan beberapa hari terakhir bukan
Olahraga
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan dukungan penuh terhadap usulan penetapan status darurat&mdashbaik darurat nasional maupun darurat daerah
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, menekankan bahwa banyaknya aduan publik terkait kebijakan kewarganegaraan dan perkawinan campur harus
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bergerak cepat menangani persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang mulai dirasakan
Daerah
KAI Logistik melalui layanan KALOG Pro, khususnya pada segmen Project Logistic, tengah menangani relokasi terencana berupa pemindahan dan pe
Ekonomi
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Eka Widodo, mengungkapkan bahwa salah satu alasan Pemerintah Pusat memangkas angg
Ekonomi