DPR Minta Masyarakat Terbuka dalam Survei Ekonomi BPS
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
JELAJAHNEWS.ID - Apa yang membuat Anita Jacoba Gah, anggota Komisi X Fraksi Demokrat marah dan mencak-mencak Menteri Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim saat digelar Rapat Kerja DPR RI Komisi X bersama Kemendikbudristek pada Senin (26/9/2022) lalu?
Apakah terkait dengan pengelolaan dunia pendidikan Indonesia? Atau soal pidatonya di markas PBB?
Ya, ternyata Anita dari penyataannya awal menyinggung soal pidato Nadiem pada rangkaian agenda United Nations Transforming Education Summit di markas PBB beberapa waktu lalu.
Anita menyinggung soal tepuk tangan yang diberikan orang luar negeri kepada Nadime saat mendengar pidatonya yang berapi-api itu. Sayangnya, Anita menegaskan jika tepuk tangan itu tidak bisa diberikan untuk saat ini, karena menurutnya, pada kenyataannya fakta di Indonesia sangat berbeda dengan apa yang dipaparkan Nadiem di PBB.
"Orang luar negeri mungkin tepuk tangan karena merasa hebat, tapi tidak bagi kami, khususnya anggota DPR RI, apalagi kami yang turun ke bawah. Kami lihat air mata rakyat masih ada. Anda boleh bangga ditepuk tangani di PBB tetapi bagi kami tidak karena masih banyak persoalan di dunia pendidikan," kata Anita dalam rapat bersama DPR Komisi X, Jakarta, Senin (26/9/2022) yang disiarkan melalui kanal YouTube Komisi X DPR RI Channel.
“Contohnya pada hari ini, kita dipaparkan lagi dengan laporan penyesuaian program, penyesuaian anggaran. Seakan-akan kementerian ini tidak mempunyai prinsip. Pada saat kami melakukan rapat semua program sudah anda paparkan dengan data, dana dan biaya, tetapi kenapa sekarang berubah lagi,” cecar Anita.
Terkait dengan inkonsistensi program dan anggaran. Anita menyebut ada selisih yang jauh anggaran yang dilaporkan sebelumnya dengan yang terbaru.
"Pak menteri itu di Ditjen Pendidikan Tinggi itu ada selisih lagi. Ada selisih sekitar 7 miliar apa 7 triliun ini. Saya bingung jadinya," ucapnya.
Ia mengakui, Nadiem memang sosok yang pintar. Namun, menurut Anita, anggota DPR dan rakyat Indonesia tidak bisa dibodoh-bodohi dalam menjalankan sebuah program.
"Karena kalau kami bodoh, tidak mungkin kami dipilih rakyat. Itu sudah pasti. Karena kami bicara dengan data yang ada. Program ada, anggaran ada, dirasakan oleh rakyat atau tidak? Kalau tidak dirasakan oleh rakyat, bagi kami anda tidak berhasil," tuturnya.
400 Anggota Tim Bayangan
Anita juga menyinggung soal tim bayangan yang dibuat Nadiem. Menurutnya, hal itu bukan sesuatu yang membanggakan.
"Saya dengar di PBB anda bilang dengan bangganya ada 400 anggota tim bayangan. Pertanyaan saya, apa dampak positifnya? Apa dampak positifnya buat Indonesia? Kenapa masih banyak persoalan di daerah 3T?" tanyanya kepada Nadiem.
"Terus 400 anggota tim bayangan itu apa kebanggaannya, apa yang mereka lakukan sehingga kita harus bangga dengan anda?" imbuh anggota dewan dari Dapil NTT II tersebut.
Sebelumnya, Anita membeberkan satu persatu permasalahan pendidikan di Indonesia dalam rapat Komisi X dengan Mendikbud Nadiem dan jajarannya itu.
Lalu ia mulai menyinggung soal nasib guru. Menurut dia, banyak guru honorer yang lolos PPPK tetapi belum mendapat gaji.
"Sampai saat ini pak masih banyak guru-guru yang menangis, kami menerima gaji, makan apa kami, kami sudah lulus passing grade tapi mana gaji kami. Kami sudah tidak bekerja lagi, anak kami mau makan apa?," ucap dia menyampaikan suara guru- guru yang diterimanya.
"Dengar itu dong pak menteri, itu yang harus anda pikirkan kalau harus ditepuk tangan oleh seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.
Vendor dan Kebohongan Nadiem
Sementara itu, adanya 400 anggota tim bayangan yang Nadiem sebutkan pada forum PBB bertajuk 'Transforming Education Summit' PBB menjadi sorotan Wakil Ketua Umum DPN Vox Point Indonesia Indra Charismiadji.
Dilansir dari Kompas.com, ia mengungkapkan bahwa keberadaan tim bayangan ini merupakan sebuah tanda bahwa Nadiem tidak bisa bekerja sama timnya yang berlatar belakang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementeriannya.
“Kalau Mendikbudristek tidak mampu bekerja sama dan membangun ASN di Kementeriannya, bisa dipastikan dia juga tidak mampu membangun SDM Indonesia di masa depan,” tandasnya.
"Makanya, beliau harus ambil dari luar 400 tim bayangan itu," tambahnya.
Hal ini, kata dia, menunjukkan inkompetensi dari Nadiem dalam membangun manusia. Padahal, tugas utama Nadiem adalah menjadi panglima dalam program pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul yang digadang-gadang oleh Presiden Jokowi.
Mengenai pernyataan Nadiem yang menyebutkan bahwa 400 tim bayangan bukanlah vendor di forum PBB tersebut, tetapi ketika rapat dengan Komisi X DPR RI, Nadiem menyebut bahwa tim ini adalah vendor, Indra Charismiadji sangat menyayangkan kebohongan yang dilakukan Mendikbudristek ini.
"Dia bilang di sana 400 tim bayangan itu bukan vendor, tapi saat rapat di DPR justru dia mengatakan kalau organisasi bayangan ini vendor. Jadi, bagaimana mungkin bangsa ini mempercayakan pendidikan kepada pejabat yang mempermalukan bangsa dengan berbohong di forum internasional?," tukas Indra.
Organisasi Bayangan Setara Dirjen?
Sebelumnya Mendikbudristek Nadiem Makarim di forum internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebutkan memiliki team bayangan yang terdiri dari 400 orang.
"Kami sekarang memiliki 400 orang product manager, software engineer, dan data scientist yang bekerja sebagai shadow organization (organisasi bayangan) yang bekerja sebagai tim yang melekat untuk Kementerian. Tim yang beranggotakan 400 orang bukanlah vendor untuk Kementerian. Setiap product manager dan ketua tim posisinya hampir setara dengan Direktur Jenderal yang beberapa di antaranya hadir di sini,” kata Nadiem saat di forum PBB bertajuk 'Transforming Education Summit', New York, Sabtu (17/9/2022). (JN/r).
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
Panitia Kerja (Panja) Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melanjutkan
Politik
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum