Soedeson Tandra: Perampasan Aset Tetap Bisa Berjalan Meski Tersangka Meninggal atau Melarikan Diri
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses
Politik
Usai persidangan, wartawan mencoba meminta tanggapan dari pihak tergugat, termasuk Koperasi Kodaeral I yang hadir melalui kuasa hukumnya.
Namun, kuasa hukum tersebut memilih tidak memberikan keterangan ketika ditanya mengenai materi gugatan dan langsung meninggalkan ruang persidangan.
Di luar persidangan, puluhan warga yang mayoritas berprofesi sebagai petani membawa sejumlah spanduk berisi aspirasi dan kekecewaan mereka.
Warga juga menyampaikan orasi di depan Kantor PN Lubuk Pakam sebagai bentuk perjuangan mempertahankan lahan yang mereka klaim telah dikuasai dan dikelola selama belasan bahkan puluhan tahun.
Para penggugat juga menyampaikan kekecewaan karena mengaku tidak menerima kompensasi maupun ganti rugi atas lahan yang mereka klaim telah dikuasai dan selama ini digunakan untuk bercocok tanam.
"Tidak ada kompensasi, tidak ada ganti rugi. Kami sangat bersedih. Tanaman kami dirusak dan lahan kami ditraktor, padahal kami hanya bercocok tanam untuk kehidupan keluarga. Kami tidak banyak-banyak, yang penting kami bisa hidup untuk keluarga kami," kata salah seorang penggugat.
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses
Politik
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwagandhi, menyatakan dukungannya terhadap program pembinaan dan pengembangan olahraga tinju
Olahraga
Pemerhati politik Zainuddin Lubis mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama petinggi
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi berhasil meraih juara pertama dalam lomba konten video badan usaha pada rangkaian kegiatan Satya
Ekonomi
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik
Kepala Satuan Pengawas Intern (Ka. SPI) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi, Perdinan Ginting, membantah informasi mengenai dugaan
Daerah
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Sumatera Utara menanam 1.000 pohon dalam program reboisasi 2026 di sejumlah kawasan resapan air d
Ragam
Kuasa hukum Dr. Ramces Pandiangan, SH, MH, meminta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum yang dilakuka
Hukum