JELAJAHNEWS.ID - Fernando Raja Sipahutar, Kuasa hukum anggota DPRD Kota Medan, Antonius Devolis Tumanggor, menegaskan kliennya menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan siap memberikan klarifikasi kepada penyidik sesuai jadwal yang ditentukan.
Di sisi lain, Fernando juga menyoroti dugaan penyebaran dokumen kepada publik serta aksi demonstrasi yang dinilai berpotensi menggiring opini dan merugikan nama baik kliennya.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas berkembangnya perkara yang melibatkan Antonius.
Kuasa hukum menegaskan bahwa pihaknya tetap bersikap kooperatif dalam proses penyelidikan dan telah berkomunikasi dengan penyidik terkait penjadwalan pemeriksaan.
Menurut Fernando, beredarnya dokumen yang berkaitan dengan perkara tersebut kepada publik menjadi perhatian serius.
Mereka menilai penyebaran dokumen itu berpotensi melanggar ketentuan hukum dan merugikan pihak-pihak yang berkepentingan.
"Kami akan mempertimbangkan langkah hukum terkait penyebaran dokumen tersebut kepada publik," ujar Fernando, Senin (29/6/2026).
Hunian modern tak harus kehilangan identitas lokal. Di tengah perubahan gaya hidup dan pesatnya perkembangan properti, rumah dituntut semaki
Ekonomi
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas ekosistem layanan perbankan digital melalui kolaborasi dengan berbagai sektor.
Ekonomi
Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) Perumda Tirtanadi, Perdinan Ginting, S.H., membantah informasi yang beredar di platform TikTok terkait
Peristiwa
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses
Politik
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwagandhi, menyatakan dukungannya terhadap program pembinaan dan pengembangan olahraga tinju
Olahraga
Pemerhati politik Zainuddin Lubis mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama petinggi
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi berhasil meraih juara pertama dalam lomba konten video badan usaha pada rangkaian kegiatan Satya
Ekonomi
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik