JELAJAHNEWS.ID - Fernando Raja Sipahutar, Kuasa hukum anggota DPRD Kota Medan, Antonius Devolis Tumanggor, menegaskan kliennya menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan siap memberikan klarifikasi kepada penyidik sesuai jadwal yang ditentukan.
Di sisi lain, Fernando juga menyoroti dugaan penyebaran dokumen kepada publik serta aksi demonstrasi yang dinilai berpotensi menggiring opini dan merugikan nama baik kliennya.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas berkembangnya perkara yang melibatkan Antonius.
Kuasa hukum menegaskan bahwa pihaknya tetap bersikap kooperatif dalam proses penyelidikan dan telah berkomunikasi dengan penyidik terkait penjadwalan pemeriksaan.
Menurut Fernando, beredarnya dokumen yang berkaitan dengan perkara tersebut kepada publik menjadi perhatian serius.
Mereka menilai penyebaran dokumen itu berpotensi melanggar ketentuan hukum dan merugikan pihak-pihak yang berkepentingan.
"Kami akan mempertimbangkan langkah hukum terkait penyebaran dokumen tersebut kepada publik," ujar Fernando, Senin (29/6/2026).
Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara terus memperkuat pelayanan kepada masyarakat melalui perluasan akses air minum yang sehat, aman,
Ekonomi
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik