DPR Dukung Sidak Ombudsman di Lapas Cibinong, Soroti Dugaan ‘Klaster Mewah’
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Polemik pembubaran kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita di sejumlah kampus dan kafe menuai sorotan publik. Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak pernah mengeluarkan larangan resmi terhadap pemutaran film tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Yusril, Rabu (13/5/2026) menyusul munculnya berbagai laporan pembubaran pemutaran film di sejumlah daerah. Menurut dia, tindakan pembubaran yang terjadi lebih berkaitan dengan persoalan administratif di tingkat lokal dan bukan merupakan instruksi pemerintah pusat maupun aparat penegak hukum secara terpusat.
"Pemerintah tidak pernah mengeluarkan larangan resmi terhadap pemutaran film tersebut," ujar Yusril.
Ia menjelaskan, pembubaran yang terjadi di beberapa lokasi kemungkinan dipicu persoalan teknis dan administratif terkait penyelenggaraan acara. Karena itu, Yusril meminta publik tidak langsung menyimpulkan adanya kebijakan negara yang membatasi pemutaran film dokumenter tersebut.
Polemik mengenai film Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita mencuat setelah sejumlah agenda nobar dan diskusi dilaporkan dibubarkan di beberapa kampus serta kafe. Peristiwa itu kemudian memicu perdebatan publik terkait kebebasan berekspresi, ruang diskusi akademik, dan kebebasan menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.
Yusril menilai kritik terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua yang menjadi salah satu tema dalam film tersebut merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Menurut dia, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pandangan maupun kritik terhadap kebijakan publik selama dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab.
Meski demikian, Yusril mengakui judul film tersebut terkesan provokatif dan berpotensi memunculkan beragam penafsiran di tengah masyarakat. Namun, ia mengingatkan agar publik tidak hanya terpaku pada judul tanpa memahami keseluruhan isi film.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik