Buntut Kasus Amsal Sitepu Viral, Hinca Panjaitan Desak Jaksa Agung Copot Seluruh Jajaran Kejari Karo

JELAJAHNEWS.ID - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, mendesak Jaksa Agung untuk segera mencopot seluruh jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo. Desakan tersebut disampaikan menyusul polemik penanganan perkara yang telah menjadi perhatian publik dan dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI.

Pernyataan itu disampaikan Hinca saat mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (30/3/2026), guna menyerahkan hasil RDPU Komisi III. Ia menegaskan bahwa kehadiran pihaknya merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR, bukan bentuk intervensi terhadap proses hukum.

Menurut Hinca, langkah tegas perlu segera diambil untuk menjaga marwah institusi kejaksaan sekaligus memulihkan kepercayaan publik. Ia menilai penanganan perkara yang viral tersebut telah mencoreng citra lembaga.

"Karena ini mempermalukan institusi. Institusi kejaksaan harus kita jaga. Hanya beberapa saja yang kadang-kadang bertindak berlebihan," ujar Hinca.

Ia secara spesifik meminta agar Kepala Kejari Karo Danke Rajagukguk, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Dr. Renhard Harve Sembiring, Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Dona Martinus Sebayang, serta Jaksa Penuntut Umum (JPU) Wira Arizona segera diganti. Keempatnya diketahui menangani perkara Amsal Christy Sitepu yang kini menjadi sorotan luas.

Hinca menilai, kasus yang telah viral dan mendapat perhatian publik tersebut tidak lagi layak ditangani oleh tim yang sama. Ia mendorong Jaksa Agung untuk mengambil langkah cepat dengan melakukan pergantian personel serta memberikan penanganan khusus terhadap perkara tersebut.

"Nah, menurut kami, karena ini sudah viral dan diketahui publik, bahkan telah dibahas di Komisi III, sebaiknya Jaksa Agung segera mencopot. Ganti, berikan penanganan khusus, dan dalami semua pihak yang terlibat. Kalau dalam istilah sepak bola, ini seperti mengganti pemain," katanya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa masih banyak jaksa lain yang memiliki integritas dan mampu bekerja secara profesional. Ia juga menekankan pentingnya pemberantasan korupsi yang dilakukan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Masih banyak jaksa yang baik dan mampu memperbaiki kinerja. Namun, kita tetap mendukung pemberantasan korupsi yang benar, bukan yang dilakukan secara asal-asalan hingga menimbulkan kegaduhan," ucapnya.

Hinca juga meminta agar seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan perkara tersebut ditarik untuk memastikan proses hukum berjalan transparan dan akuntabel.

"Jadi, kalau ditanya, ya copot. Masih banyak yang baik dan memahami kasus ini. Termasuk semua yang terlibat, tarik saja agar proses berjalan dengan baik," tegasnya.

Ia berharap polemik yang terjadi tidak berlanjut pada persidangan berikutnya dan proses hukum dapat berjalan sesuai ketentuan.

"Saya berharap sidang besok sudah tidak ada lagi masalah," pungkas Hinca.

Sebagai tindak lanjut, Komisi III DPR RI akan terus melakukan pengawasan terhadap proses penanganan perkara tersebut guna memastikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan tetap terjaga.