Komisi III Akan Terus Kawal Kasus Kematian Mantan Istri Polisi di Medan
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
JELAJAHNEWS.ID -Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bagansiapiapi membuka layanan konseling psikologis bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagai upaya membantu memulihkan kondisi mental, khususnya bagi warga binaan yang mengalami kecemasan akibat berada di lingkungan baru dan terpisah dari keluarga. Layanan ini dibuka setiap hari dan dapat diakses secara gratis oleh seluruh warga binaan.
Program konseling tersebut menjadi salah satu pembinaan unggulan Lapas Bagansiapiapi dalam mendukung kesehatan mental WBP selama menjalani masa pidana. Layanan ini memungkinkan warga binaan berkonsultasi secara langsung mengenai permasalahan emosional, stres, maupun tekanan psikologis yang mereka alami.
Kepala Lapas Kelas IIA Bagansiapiapi, Agus Imam Taufik, mengatakan bahwa pembukaan layanan konseling ini merupakan bentuk kepedulian institusi terhadap kondisi psikologis warga binaan, terutama pada masa awal menjalani pembinaan di dalam lapas.
"Pelayanan konseling ini kami buka setiap hari bagi warga binaan. Kami mempersilakan siapa pun yang ingin mengakses layanan ini agar dapat dimanfaatkan secara optimal," ujar Agus Imam Taufik, Rabu (4/2/2026).
Menurut Imam, perubahan lingkungan secara mendadak, keterbatasan ruang gerak, serta jarak dengan keluarga kerap memicu kecemasan dan tekanan mental bagi warga binaan. Oleh karena itu, pendekatan pembinaan tidak hanya berfokus pada aspek kedisiplinan dan keterampilan, tetapi juga pada kesehatan psikologis.
Salah seorang warga binaan bernama Sumardi mengaku merasakan manfaat nyata dari layanan konseling tersebut. Ia menuturkan bahwa pada awal menjalani masa pidana, dirinya merasa cemas dan sulit beradaptasi dengan lingkungan lapas.
"Awalnya saya merasa sangat cemas karena baru masuk dan jauh dari keluarga. Namun setelah mengikuti konseling, saya merasa lebih tenang dan bisa berpikir lebih positif. Saya juga merasa didengar dan diperhatikan," kata Sumardi.
Sumardi menambahkan bahwa sesi konseling memberinya motivasi untuk menjalani hari-hari di dalam lapas dengan sikap yang lebih baik dan optimistis. Ia berharap layanan tersebut dapat terus berlanjut dan dimanfaatkan oleh warga binaan lainnya.
Melalui program konseling ini, Lapas Bagansiapiapi berkomitmen menciptakan lingkungan pembinaan yang humanis dan berorientasi pada pemulihan. Dukungan psikologis diharapkan dapat membantu warga binaan menjalani proses pemasyarakatan secara lebih sehat secara mental, sehingga mampu beradaptasi dan mempersiapkan diri kembali ke masyarakat setelah menyelesaikan masa pidana.
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik
Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menilai praktik korupsi di Indonesia telah berada pada ti
Politik