JELAJAHNEWS.ID -Dugaan manipulasi skema pembayaran dalam transaksi penjualan aluminium alloy kembali menyeret jajaran pimpinan PT Indonesia Aluminium (Inalum). Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menetapkan O.A.K, Direktur Pelaksana Inalum periode 2019–2021, sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi yang merugikan negara ratusan miliar rupiah.
Penetapan tersangka ini merupakan hasil pengembangan penyidikan kasus penjualan aluminium alloy Inalum kepada PT Prima Alloy Steel Universal Tbk pada tahun 2019. Sebelumnya, dua tersangka lain, yakni DS dan JS, telah lebih dahulu ditahan oleh penyidik pada 17 Desember 2025.
Tim penyidik menemukan bahwa tersangka O.A.K diduga berperan aktif dalam perubahan mekanisme pembayaran yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perubahan tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan dua tersangka lainnya.
Baca Juga:"Pembayaran yang seharusnya dilakukan secara tunai dan menggunakan SKBDN justru diubah menjadi skema Dokumen against Acceptance dengan jangka waktu 180 hari," kataPlt Kasi Penkum Kejatisu, Senin (22/12/2025).
Perubahan mekanisme pembayaran tersebut berujung pada tidak dibayarkannya aluminium alloy yang telah dikirim PT Inalum kepada PT PASU. Akibatnya, negara mengalami kerugian yang diperkirakan mencapai 8 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp133,49 miliar. Hingga kini, nilai pasti kerugian negara masih dalam tahap audit dan perhitungan lanjutan.
Atas dugaan perbuatan tersebut, penyidik menjerat tersangka dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Setelah dinyatakan sehat oleh tim medis, tersangka langsung ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor PRINT-31/L.2/Fd.2/12/2025. Penahanan dilakukan selama 20 hari pertama di Rutan Kelas IA Tanjung Gusta, Medan.
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik
Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menilai praktik korupsi di Indonesia telah berada pada ti
Politik