Penguatan Manajemen Desa Wisata Dinilai Jadi Kunci Mendorong Kemandirian
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mendorong pemerintah memperkuat kapasitas pengelolaan desa wisata melalui pendampingan yang b
Politik
Pejabat Dinas PUPR Padanglawas Utara, Hendri sebesar Rp467 juta.
Maryam menegaskan bahwa praktik pemberian uang tersebut bukan hanya kepada terdakwa utama Topan Obaja Putra Ginting, tetapi juga mengalir ke pejabat di berbagai tingkatan — mulai dari provinsi hingga kabupaten/kota.
Hakim Khamozaro sempat menanyakan ulang rincian nominal yang tercatat dalam buku keuangan PT DNG untuk memastikan kebenarannya. "Kepada Mulyono sebesar Rp2,380 miliar, benar ini?" tanya hakim.
Maryam dengan tegas menjawab, "Iya, Pak," sambil mengonfirmasi bahwa data tersebut sesuai dengan pembukuan perusahaan yang dipegangnya.
Mendengar kesaksian itu, Hakim Khamozaro tampak geram. Ia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti temuan tersebut secara serius, termasuk menelusuri keterlibatan pihak lain yang disebutkan.
"Itu baru satu perusahaan loh, ada banyak perusahaan di Sumut. Pantas saja kita lihat gaya hidup mereka begitu mewah," ucap Khamozaro dengan nada tajam.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mendorong pemerintah memperkuat kapasitas pengelolaan desa wisata melalui pendampingan yang b
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, mendesak pemerintah segera melakukan investigasi menyeluruh, independen, dan transparan terkait tewas
Politik
JELAJAHNEWS.ID Ketua Umum PWI Pusat Ahkmad Munir mengingatkan seluruh anggota PWI untuk tidak terlibat bisnis Narkoba dan Judi. Komitmen i
Ragam
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara resmi menurunkan tarif pemakaian air bagi seluruh kategori pelanggan mula
Ekonomi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat di Provinsi Sumatera Utara (S
Hukum
Momen sambutan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution seketika mencairkan suasana dingin di Pembukaan Rakernas APEKSI XVIII
Daerah
Sorotan publik terhadap pelaksanaan Gelar Melayu Serumpun (GEMES) XVIII/2026 terus bergulir. Selain banjir komentar sinis dari warganet terk
Peristiwa
Perjalanan panjang 436 tahun Kota Medan bukan sekadar catatan sejarah, melainkan momentum untuk memperkuat fondasi pembangunan sekaligus mew
Politik
Fernando Raja Sipahutar, Kuasa hukum anggota DPRD Kota Medan, Antonius Devolis Tumanggor
Hukum
Gelar Melayu Serumpun (GEMES) IX Tahun 2026 yang digagas Dinas Pariwisata Kota Medan di Lapangan Merdeka, Sabtu (27/6/2026) malam
Peristiwa