LBH Medan menilai, tindakan aparat di Pengadilan Militer I-02 Medan harus dievaluasi oleh Mahkamah Agung RI, karena dinilai tidak mencerminkan integritas lembaga yudikatif sebagaimana amanat UUD 1945.
"Oleh karena itu, kami meminta Mahkamah Agung menindak tegas petugas yang menyalahgunakan wewenang dan mencederai semangat penegakan hukum yang adil," ujarnya.
Lebih lanjut, LBH Medan menegaskan bahwa bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
"Undang-undang menegaskan, masyarakat miskin, marginal, dan buta hukum wajib mendapatkan layanan bantuan hukum secara gratis," jelas Richard.
Ia menambahkan, negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin akses terhadap keadilan bagi seluruh warga negara melalui keberadaan lembaga bantuan hukum seperti LBH Medan.
"Alih-alih mendapat perlindungan, kami justru diperlakukan seolah-olah sebagai pihak yang mengganggu proses hukum. Padahal, kami menjalankan mandat konstitusi untuk mendampingi korban dan keluarganya," tuturnya.
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik
Kepala Satuan Pengawas Intern (Ka. SPI) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi, Perdinan Ginting, membantah informasi mengenai dugaan
Daerah
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Sumatera Utara menanam 1.000 pohon dalam program reboisasi 2026 di sejumlah kawasan resapan air d
Ragam
Kuasa hukum Dr. Ramces Pandiangan, SH, MH, meminta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum yang dilakuka
Hukum
Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara sekaligus Anggota DPR RI, Drs. Rapidin Simbolon, MM, genap berusia 59 tahun pada Minggu (11/10/2026)
Ragam
Lembaga Pemerhati Olahraga Nasional (LPON) menyampaikan laporan dan pengaduan resmi kepada Pengurus PSSI Pusat terkait pelaksanaan tugas dan
Olahraga
Rumah Sakit (RS) Methodist berkomitmen penuh mendukung program BPJS Kesehatan, bahkan akan memperluas layanan medis yang lebih luas dengan t
Kesehatan
Komisi III DPR RI menyetujui Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dalam Rapat Pa
Hukum
