JELAJAHNEWS.ID -Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan menilai proses hukum terhadap oknum anggota TNI yang menjadi terdakwa dalam kasus kematian MHS (15), korban dugaan penyiksaan, jauh dari prinsip keadilan. LBH Medan menduga peradilan militer tengah berupaya melindungi terdakwa.
Menurut pernyataan LBH Medan, indikasi tersebut terlihat dari sejumlah kejanggalan dalam proses persidangan di Pengadilan Militer I-02 Medan, mulai dari tidak ditahannya terdakwa, hingga adanya penghalangan pengambilan video selama jalannya sidang.
"Proses hukum terhadap terdakwa sangat jauh dari tindakan profesional. Kami melihat ada upaya melindungi pelaku," ujar Richard Hutapea, kuasa hukum dari LBH Medan, Senin (14/10/2025).
Baca Juga:Richard mengungkapkan, tim LBH Medan juga sempat mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari sejumlah oknum saat hendak melakukan pemantauan persidangan.
"Beberapa orang berupaya mendorong kami secara fisik dan bahkan mengusir kami dari ruang sidang," jelasnya.
Meski demikian, pihak LBH Medan tetap menyampaikan keberatan secara resmi dan berusaha berdialog dengan pihak pengadilan agar tetap dapat memantau dan mendampingi jalannya persidangan. Namun, upaya itu justru berujung pada tindakan penggeledahan terhadap tas anggota tim LBH oleh petugas pengadilan militer.
"Petugas bahkan menuduh kami sebagai 'pemberontak'. Ini tindakan yang tidak pantas dan mencoreng wajah peradilan militer," tegas Richard.
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik
Kepala Satuan Pengawas Intern (Ka. SPI) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi, Perdinan Ginting, membantah informasi mengenai dugaan
Daerah
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Sumatera Utara menanam 1.000 pohon dalam program reboisasi 2026 di sejumlah kawasan resapan air d
Ragam
Kuasa hukum Dr. Ramces Pandiangan, SH, MH, meminta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum yang dilakuka
Hukum
Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara sekaligus Anggota DPR RI, Drs. Rapidin Simbolon, MM, genap berusia 59 tahun pada Minggu (11/10/2026)
Ragam
Lembaga Pemerhati Olahraga Nasional (LPON) menyampaikan laporan dan pengaduan resmi kepada Pengurus PSSI Pusat terkait pelaksanaan tugas dan
Olahraga
Rumah Sakit (RS) Methodist berkomitmen penuh mendukung program BPJS Kesehatan, bahkan akan memperluas layanan medis yang lebih luas dengan t
Kesehatan
Komisi III DPR RI menyetujui Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dalam Rapat Pa
Hukum
