JELAJAHNEWS.ID -Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Nasional Corruption Watch (NCW) Sumatera Utara secara resmi melaporkan keberadaannya ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumut. Langkah ini menandai tonggak awal keterlibatan aktif NCW dalam mengawal jalannya pemerintahan yang bersih, transparan, dan demokratis.
Ketua DPW NCW Sumut, Acong Sembiring, A.Md., S.H., yang hadir bersama Sekretaris Rudi Koto, menegaskan bahwa organisasi ini siap menjalankan fungsi kontrol terhadap penyelenggara negara maupun kebijakan publik yang berpotensi menyimpang.
"Hari ini kita secara resmi melaporkan keberadaan NCW Sumatera Utara ke Kesbangpol. Kami siap memantau dan mengawasi kebijakan agar berjalan sesuai aturan dan bebas dari praktik korupsi," ujar Acong di Kantor Kesbangpol Sumut, Jalan Gatot Subroto, Kota Medan, Kamis (25/9/2025) siang.
Menurut Acong, kehadiran NCW di Sumut diharapkan mampu memperkuat kontrol sosial masyarakat. Ia menilai, penyalahgunaan jabatan dan lemahnya pengawasan publik sering menjadi akar dari maraknya praktik korupsi.
"Negara bisa hancur karena penyelenggaranya korup. Minimnya kontrol sosial juga menjadi penyebab utama. Maka kami hadir untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas," tegasnya.
NCW mengusung slogan "Mewujudkan Indonesia Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Menuju Masyarakat Adil dan Makmur". Melalui semangat tersebut, organisasi ini mengajak masyarakat untuk berani melaporkan tindakan korupsi di lingkungan masing-masing.
Sebagai bentuk dukungan terhadap partisipasi publik, NCW Sumut membuka kanal pelaporan melalui surat elektronik (email) di alamat dpwncwsumut@gmail.com. Acong memastikan setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti dengan serius, tanpa membuka identitas pelapor.
"Kami ingin masyarakat tidak takut. Laporkan saja. NCW menjamin kerahasiaan data dan identitas pelapor," pungkasnya.
Dengan resmi terdaftar di Kesbangpol, NCW Sumut diharapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah sekaligus pengawas independen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.(jns)
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai kehadiran Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru telah mengakomodasi berbagai
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyalurkan dana sebesar Rp443 miliar kepada 33 kabupaten/kota melalui skema bagi hasil p
Daerah