JELAJAHNEWS.ID -Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Nasional Corruption Watch (NCW) Sumatera Utara secara resmi melaporkan keberadaannya ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumut. Langkah ini menandai tonggak awal keterlibatan aktif NCW dalam mengawal jalannya pemerintahan yang bersih, transparan, dan demokratis.
Ketua DPW NCW Sumut, Acong Sembiring, A.Md., S.H., yang hadir bersama Sekretaris Rudi Koto, menegaskan bahwa organisasi ini siap menjalankan fungsi kontrol terhadap penyelenggara negara maupun kebijakan publik yang berpotensi menyimpang.
"Hari ini kita secara resmi melaporkan keberadaan NCW Sumatera Utara ke Kesbangpol. Kami siap memantau dan mengawasi kebijakan agar berjalan sesuai aturan dan bebas dari praktik korupsi," ujar Acong di Kantor Kesbangpol Sumut, Jalan Gatot Subroto, Kota Medan, Kamis (25/9/2025) siang.
Menurut Acong, kehadiran NCW di Sumut diharapkan mampu memperkuat kontrol sosial masyarakat. Ia menilai, penyalahgunaan jabatan dan lemahnya pengawasan publik sering menjadi akar dari maraknya praktik korupsi.
"Negara bisa hancur karena penyelenggaranya korup. Minimnya kontrol sosial juga menjadi penyebab utama. Maka kami hadir untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas," tegasnya.
NCW mengusung slogan "Mewujudkan Indonesia Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Menuju Masyarakat Adil dan Makmur". Melalui semangat tersebut, organisasi ini mengajak masyarakat untuk berani melaporkan tindakan korupsi di lingkungan masing-masing.
Sebagai bentuk dukungan terhadap partisipasi publik, NCW Sumut membuka kanal pelaporan melalui surat elektronik (email) di alamat dpwncwsumut@gmail.com. Acong memastikan setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti dengan serius, tanpa membuka identitas pelapor.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) merayakan Hari Ulang Tahun Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ke49, Rabu (10/12/2025). Hingga 8 Desem
Ekonomi
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa DPR tengah mempersiapkan revisi UndangUndang tentang Sistem
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyatakan optimisme terhadap peningkatan daya saing industri pertahanan nasional, khususnya
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menyoroti lemahnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta terbatasnya akses
Politik
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan bahwa rencana pembatasan event lari yang ramai dibicarakan beberapa hari terakhir bukan
Olahraga
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan dukungan penuh terhadap usulan penetapan status darurat&mdashbaik darurat nasional maupun darurat daerah
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, menekankan bahwa banyaknya aduan publik terkait kebijakan kewarganegaraan dan perkawinan campur harus
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bergerak cepat menangani persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang mulai dirasakan
Daerah
KAI Logistik melalui layanan KALOG Pro, khususnya pada segmen Project Logistic, tengah menangani relokasi terencana berupa pemindahan dan pe
Ekonomi
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Eka Widodo, mengungkapkan bahwa salah satu alasan Pemerintah Pusat memangkas angg
Ekonomi