JELAJAHNEWS.ID -Data Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan sekitar 10,49 persen penduduk Sumatera Utara terdampak penyalahgunaan narkoba. Angka ini mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut memperkuat koordinasi dengan berbagai lembaga untuk mempercepat pemberantasan narkoba sekaligus penanganan aksi premanisme.
Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba serta Penanganan Premanisme yang digelar di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Kamis (21/8/2025). Kegiatan ini dihadiri perwakilan Kemenko Polhukam, TNI, Polri, Kejaksaan, Kesbangpol, Satpol PP, dan pemangku kepentingan lain.
Asisten Pemerintahan Setdaprov Sumut, Basarin Yunus Tanjung, mengatakan, sejumlah program telah dijalankan sesuai arahan Gubernur Sumut Bobby Nasution. "Kita sudah membentuk tim pencegahan narkoba, merekrut 4.500 relawan di 19 kabupaten/kota, serta melibatkan tenaga pendidik untuk memberikan edukasi kepada pelajar," ujarnya.
Baca Juga:Ia menambahkan, tes urine dilakukan secara rutin, dan bagi yang positif narkoba diarahkan untuk menjalani rehabilitasi. Pemprov juga terus memperkuat program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) di berbagai daerah.
Dari sisi fasilitas, Pemprov Sumut menyiapkan Rumah Sakit Lau Simomo sebagai pusat rehabilitasi baru bagi pecandu narkoba, serta membuka klinik penanganan di Rumah Sakit Jiwa.
Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi Kemenko Polhukam, Irjen Pol Desman Sujaya Tarigan, mengapresiasi langkah Pemprov Sumut. Menurutnya, strategi ini menunjukkan keseriusan daerah dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba. "Kami mengapresiasi langkah Gubernur dan Forkopimda yang menindak tegas, termasuk penertiban hiburan malam," katanya.
Selain narkoba, Desman menegaskan ormas yang terafiliasi dengan aksi premanisme juga tidak akan dibiarkan. Ia mengingatkan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ormas memberi kewenangan pemerintah untuk mencabut izin badan hukum, izin operasional, hingga menjatuhkan sanksi pidana.
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengapresiasi langkah Bank Sumut dalam mempermudah akses Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Ekonomi
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas layanan publik melalui pengembangan tr
Daerah
