Pemprov DKI Dukung Penegakan Hukum atas Kasus Beras Oplosan, Libatkan PT Food Station

JELAJAHNEWS.ID -Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan dukungan penuh terhadap proses penegakan hukum atas dugaan kasus beras oplosan yang melibatkan PT Food Station Tjipinang Jaya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bertanggung jawab dalam penyediaan dan distribusi pangan di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Suharini Eliawati, menegaskan bahwa Pemprov DKI menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan tidak akan melakukan intervensi dalam penyidikan.

"Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan mendukung penuh pihak kepolisian dalam mengusut kasus ini secara transparan," ujar Eli di Balai Kota Jakarta, Jumat (25/7/2025).

Baca Juga:

• Alex Indra Lukman Desak Penegakan Hukum Tegas atas Temuan Beras Oplosan

Meskipun PT Food Station tengah menghadapi persoalan hukum, Pemprov memastikan bahwa distribusi pangan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya. Keberlanjutan pasokan pangan dinilai sebagai hal krusial yang tidak boleh terganggu oleh adanya permasalahan hukum yang sedang ditangani.

"Sesuai arahan Bapak Gubernur, PT Food Station diminta untuk tetap menjalankan produksi secara optimal serta meningkatkan pengawasan internal agar kejadian serupa tidak terulang kembali," lanjut Eli.

Selain menjamin kelangsungan distribusi pangan, Pemprov DKI juga menegaskan pentingnya peningkatan kualitas pengawasan oleh BUMD terkait. Pengetatan kontrol mutu dinilai menjadi langkah strategis untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap produk pangan yang disediakan PT Food Station.

Sementara itu, PT Food Station Tjipinang Jaya membuka kanal pengaduan bagi masyarakat yang menemukan produk pangan yang diduga tidak sesuai standar. Masyarakat diminta proaktif melaporkan temuan di lapangan sebagai bentuk partisipasi dalam pengawasan mutu.

"Laporan masyarakat dapat disampaikan melalui nomor pengaduan 0821-3700-1200. Setiap laporan akan kami tindak lanjuti sesuai prosedur yang berlaku," ujar Kadek Reza Pradipta, Sekretaris Perusahaan PT Food Station.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut kepercayaan terhadap lembaga penyedia pangan strategis milik daerah. Oleh karena itu, Pemprov DKI menekankan pentingnya penyelesaian hukum yang tuntas, sekaligus pembenahan internal agar ke depan tata kelola distribusi pangan dapat berlangsung lebih transparan dan akuntabel.