Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan, Hasyim Wijaya, SE, menyatakan laporan tersebut dilayangkan sebagai respons atas pernyataan Budi Arie yang mengaitkan PDI Perjuangan dengan aktivitas judi online tanpa bukti yang jelas.
“Ini sebagai bentuk menjaga marwah partai. Kita minta aparat penegak hukum bertindak profesional. Kami sebagai kader partai tetap mengedepankan jalur hukum dan mengimbau agar seluruh kader tidak terprovokasi untuk melakukan tindakan di luar hukum,” ujar Hasyim kepada wartawan, Selasa (3/6/2025).
Kepala BBHAR PDI Perjuangan Medan, Rion Arios, SH, MH, menegaskan laporan ini mengacu pada dugaan pelanggaran pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1956 tentang KUHP serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan perubahannya dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
“Pernyataan Budi Arie yang tersebar di berbagai platform media sosial seperti Facebook dan TikTok kami nilai mengandung unsur pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Dugaan ini menyebut PDI Perjuangan terlibat melindungi situs judi online,” jelas Rion.
Turut hadir dalam pengaduan tersebut sejumlah pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Medan, termasuk Bendahara Boydo H.K, Wakil Ketua Tumpal U. Napitupulu, Wakil Sekretaris Riana, serta sejumlah pengurus lainnya.
Pihak BBHAR berharap laporan ini segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. “Kami meminta institusi kepolisian tidak membiarkan perbuatan dugaan pidana seperti ini, karena bisa memicu permusuhan dan keonaran di masyarakat,” tegas Rion.
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Budi Arie Setiadi maupun Kementerian Koperasi dan UKM terkait laporan ini.(jns)
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) merayakan Hari Ulang Tahun Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ke49, Rabu (10/12/2025). Hingga 8 Desem
Ekonomi
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa DPR tengah mempersiapkan revisi UndangUndang tentang Sistem
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyatakan optimisme terhadap peningkatan daya saing industri pertahanan nasional, khususnya
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menyoroti lemahnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta terbatasnya akses
Politik
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan bahwa rencana pembatasan event lari yang ramai dibicarakan beberapa hari terakhir bukan
Olahraga
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan dukungan penuh terhadap usulan penetapan status darurat&mdashbaik darurat nasional maupun darurat daerah
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, menekankan bahwa banyaknya aduan publik terkait kebijakan kewarganegaraan dan perkawinan campur harus
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bergerak cepat menangani persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang mulai dirasakan
Daerah
KAI Logistik melalui layanan KALOG Pro, khususnya pada segmen Project Logistic, tengah menangani relokasi terencana berupa pemindahan dan pe
Ekonomi
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Eka Widodo, mengungkapkan bahwa salah satu alasan Pemerintah Pusat memangkas angg
Ekonomi