Pemprovsu Akan Siapkan Aplikasi Marketplace untuk UMKM

MEDAN - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) terus melakukan berbagai upaya pemulihan perekonomian di tengah pandemi Covid-19.

Adapun upaya Pemprovsu antara lain, di sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Pemprovsu akan menyiapkan Aplikasi Marketplace yang bertujuan untuk memudahkan para pelaku UMKM dalam melakukan aktivitas jual beli. Hal tersebut dipaparkan Wakil Gubernur Sumut (Wagubsu), Musa Rajekshah (Ijeck) saat menjadi keynote speaker ‘Government Roundtable Series Covid-19: New, Next, Post’ yang diadakan oleh MarkPlus.inc secara virtual dari Rumah Dinas Wagubsu, Senin (27/7/2020).

“Dengan begitu, pelaku UMKM bisa bertransaksi ataupun mencari pasar yang lebih luas,” kata Ijeck didampingi Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset dan SDA, Agus Tripriyono.

Tak hanya Aplikasi Marketplace, sambung Ijeck, jika memungkinkan, Pemprovsu juga akan memfasilitasi ongkos kirim barang yang terjual, serta memberikan pelatihan alih usaha kepada para pelaku UMKM agar tetap kreatif dan produktif di masa pandemi covid-19.

Menurutnya, saat ini di Sumut ada 48.891 UMKM yang terdampak pandemi covid-19 yang perlu terus didorong untuk berbisnis secara online atau daring (dalam jaringan). Meski begitu, jaringan internet di pelosok daerah juga perlu menjadi perhatian.

“Ini kita harapkan bisa mendorong ekonomi kita. Ini PR (pekerjaan rumah) kita ke depan agar UMKM bisa berbisnis secara online, begitu juga dengan jaringan (internet) di pelosok desa kita,” ucap Ijeck.

Ia juga menyampaikan, untuk pulihkan perekonomian, Pemprovsu akan fokus pada bidang ketahanan pangan. Untuk itu, Pemprovsu mengajak Kabupaten/Kota di Sumut agar bersama-sama membangkitkan potensi daerahnya masing-masing.

“Kita akan fokus di bidang pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan. Karena kita harus siap ketahanan pangan di wilayah kita sendiri, mungkin juga kita bisa kirim ke provinsi lain,” ujar Wagub.

Selain itu, pariwisata juga menjadi sektor yang harus diperhatikan. Pada masa pandemi, sektor ini berdampak sangat besar. Sumut memiliki banyak tempat wisata yang berpotensi besar menggerakkan perekonomian, terutama Danau Toba yang menjadi proyek strategis nasional.

Ijeck pun memaparkan, sedikitnya ada kurang lebih 56.327 tenaga kerja yang terdampak pandemi. Karenanya, Pemprovsu telah mengalokasikan anggaran dari refocusing APBD untuk sitmulus ekonomi, jaring pengaman sosial dan bidang kesehatan.

Pada masa awal pandemi atau refocusing tahap pertama, bidang kesehatan mendapat alokasi anggaran lebih besar ketimbang bidang lain. Pada tahap II, alokasi anggaran pada bidang stimulus ekonomi dan Jaring Pengaman Sosial (JPS) akan lebih besar.

“Dan ada masukan dari para bupati dan walikota, kalau bisa agar Pemprov tidak hanya memberi bantuan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau sembako lagi, namun membantu sektor-sektor atau potensi daerah seperti pertanian, perikanan, peternakan, maupun perkebunan. Hal itu memang sejalan dengan program Pemprov Sumut,” kata Ijeck.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut, Wiwiek Sisto Widayat mengatakan sektor UMKM berkontribusi sebesar 67% pada perekonomian Sumut. Bank Indonesia juga melakukan survei kepada pelaku UMKM yang terdampak pandemi. Hasilnya, UMKM mengalami penurunan penjualan, akses pembiayaan sulit, lambatnya distribusi, kesulitan bahan baku serta produksi yang sedikit terhambat.

“Oleh karena itu, kami usulkan untuk bagaimana kita bisa melakukan penguatan UMKM,” ujar Wiwiek.

Dikatakannya, ada beberapa strategi penguatan UMKM yang bisa dilakukan. Antara lain, digitalisasi penjualan atau pemasaran, digitalisasi pembayaran, serta alih usaha UMKM. Selain itu, kata Wiwiek, prioritas pengembangan UMKM dapat dilihat dari sisi potensi masing-masing Kabupaten/Kota.

“Pengembangan ekosistem bagi UMKM tujuannya untuk memperluas akses pasar, untuk itu, kita mencoba mendorong pasar melakukan penjualan secara online,” ujar Wiwiek.

Sementara itu, Bupati Simalungun, JR Saragih mengharapkan agar pemerintah mulai tingkat atas hingga paling bawah bisa menjamin penjualan hasil panen masyarakat. Karena selain pariwisata, Simalungun juga memiliki potensi pertanian dan yang besar.

“Masyarakat membutuhkan jaminan, ketika panen siapa yang beli? Kita harap pemerintah yang membeli, kalau tidak masyarakat ditekan tengkulak,” kata JR Saragih. (IP)