JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat upah riil buruh bangunan, tukang potong rambut wanita, dan asisten rumah tangga (ART) menurun pada Juni 2020.
Ini menandakan daya beli mereka melemah dari sebelumnya. Kepala BPS, Suhariyanto mencatat upah riil yang menggambarkan daya beli buruh bangunan turun 0,12% dari Rp.85.519 menjadi Rp.85.415 perhari pada Juni 2020. Sementara upah nominal yang merupakan besaran uang yang diterima buruh bangunan hanya naik 0,06% dari Rp.89.684 menjadi Rp.89.737 perhari pada bulan lalu.
“Seperti diketahui, sektor konstruksi agak terganggu dengan adanya covid ini. Sehingga upah buruh bangunan Rp.89.737 perhari pada Juni 2020, perkembangannya flat dan ada inflasi 0,18%, sehingga upah riil minus 0,12%,\" kata Suhariyanto saat konferensi pers virtual.
Begitu pula dengan daya beli tukang potong rambut wanita yang turun 0,18% dari Rp.27.282 menjadi Rp.27.232/kepala. Hal ini terjadi karena gaji nominal stagnan di Rp.28.610/kepala. Upah nominal yang stagnan juga terjadi pada asisten rumah tangga, yaitu tetap di Rp.419.822/bulan. Hal ini membuat daya beli mereka berkurang 0,18% dari Rp.400.327 menjadi Rp.399.603/bulan setelah dikurangi inflasi atau kenaikan harga kebutuhan sehari-hari sekitar 0,18% pada Juni 2020.
Berbanding terbalik, daya beli buruh tani justru tengah meningkat 0,11% dari Rp.52.321 menjadi Rp.52.379/hari. Hal ini terjadi karena nominal yang diterima meningkat 0,19% dari Rp.55.396 menjadi Rp55.503/hari.
“Upah nominal buruh tani hanya naik tipis 0,19%. Tapi untuk di pedesaan, indeks konsumsi rumah tangga pada bulan lalu mengalami deflasi 0,08%, sehingga secara riil upah buruh tani masih meningkat 0,11%,” jelasnya. Sementara inflasi nasional sebesar 0,18% secara bulanan pada Juni 2020. Sedangkan inflasi tahun berjalan sebesar 1,09% dan secara tahunan 1,96%. Inflasi tertinggi berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau 0,47% dengan andil 0,12%. Inflasi terjadi karena kenaikan harga ayam daging ras sebesar 0,04%. (cni)
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai kehadiran Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru telah mengakomodasi berbagai
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyalurkan dana sebesar Rp443 miliar kepada 33 kabupaten/kota melalui skema bagi hasil p
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta BPJS Kesehatan terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
Daerah