Soedeson Tandra: Perampasan Aset Tetap Bisa Berjalan Meski Tersangka Meninggal atau Melarikan Diri
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan bahwa penyempurnaan regulasi ketenagakerjaan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk serikat pekerja, konfederasi, pengusaha, dan pemerintah. Keterlibatan berbagai pihak dinilai penting untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan mampu melindungi hak pekerja sekaligus mendukung keberlangsungan dunia usaha.
Pernyataan tersebut disampaikan Afriansyah saat menerima audiensi Konfederasi Serikat Nusantara (KSN) di Jakarta, Kamis (18/6/2026). Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu strategis dibahas, mulai dari penyempurnaan regulasi ketenagakerjaan, penguatan pengawasan, validitas data organisasi pekerja, hingga sistem alih daya (outsourcing).
Afriansyah menegaskan bahwa pemerintah membuka ruang partisipasi yang luas bagi organisasi pekerja dan seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dalam proses penyusunan maupun penyempurnaan kebijakan ketenagakerjaan.
"Pemerintah membuka ruang seluas-luasnya bagi serikat pekerja, konfederasi, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan. Regulasi yang baik harus lahir dari dialog yang konstruktif dan mampu menjawab kebutuhan pekerja maupun dunia usaha," kata Afriansyah.
Menurutnya, dialog sosial yang inklusif menjadi kunci untuk menghasilkan kebijakan yang berimbang. Dengan melibatkan seluruh pihak terkait, regulasi yang dibentuk diharapkan mampu menjawab tantangan ketenagakerjaan yang terus berkembang tanpa mengabaikan kepentingan pekerja maupun pelaku usaha.
Selain membahas penyempurnaan regulasi, Afriansyah juga menyoroti pentingnya penguatan pengawasan ketenagakerjaan. Ia menilai pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan seluruh ketentuan yang berlaku dijalankan secara konsisten di lapangan.
Pengawasan yang optimal, lanjutnya, tidak hanya memberikan perlindungan kepada pekerja, tetapi juga menciptakan kepastian hukum bagi dunia usaha. Dengan demikian, hubungan industrial dapat berjalan secara lebih sehat dan berkelanjutan.
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses
Politik
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwagandhi, menyatakan dukungannya terhadap program pembinaan dan pengembangan olahraga tinju
Olahraga
Pemerhati politik Zainuddin Lubis mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama petinggi
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi berhasil meraih juara pertama dalam lomba konten video badan usaha pada rangkaian kegiatan Satya
Ekonomi
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik
Kepala Satuan Pengawas Intern (Ka. SPI) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi, Perdinan Ginting, membantah informasi mengenai dugaan
Daerah
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Sumatera Utara menanam 1.000 pohon dalam program reboisasi 2026 di sejumlah kawasan resapan air d
Ragam
Kuasa hukum Dr. Ramces Pandiangan, SH, MH, meminta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum yang dilakuka
Hukum