DPR Pertanyakan Kredibilitas BI Usai Rupiah Signifikan Melemah
Anggota Komisi XI DPR RI Primus Yustisio menyoroti respons Bank Indonesia (BI) terhadap pelemahan nilai tukar rupiah dan tekanan yang terjad
Ekonomi
JELAJAHNEWS.ID -Anggota Komisi XI DPR RI Primus Yustisio menyoroti respons Bank Indonesia (BI) terhadap pelemahan nilai tukar rupiah dan tekanan yang terjadi di pasar keuangan nasional.
Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi XI DPR RI bersama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026), Primus menilai kondisi ekonomi nasional saat ini menunjukkan persoalan serius yang harus segera direspons otoritas moneter.
Primus mempertanyakan kondisi rupiah yang terus melemah di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tercatat masih berada di atas lima persen.
Baca Juga:Menurutnya, capaian pertumbuhan ekonomi tersebut tidak sejalan dengan kondisi pasar keuangan, khususnya nilai tukar rupiah yang terus tertekan terhadap dolar Amerika Serikat dan sejumlah mata uang asing lainnya.
"Pertumbuhan ekonomi kita 5,61 persen. Tetapi nilai tukar rupiah kita jeblok. Bahkan sekarang ada di level rekor terendahnya terhadap dolar," ujar Primus dalam rapat tersebut.
Politikus Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai pelemahan rupiah tidak dapat dipandang sebagai persoalan biasa di tengah dinamika ekonomi global. Ia menyebut kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik terkait kualitas kebijakan dan kredibilitas Bank Indonesia sebagai bank sentral.
Menurut Primus, tekanan terhadap rupiah tidak hanya terjadi terhadap dolar Amerika Serikat, tetapi juga terhadap mata uang negara lain di kawasan maupun global. Ia menilai kondisi itu menjadi indikator bahwa persoalan yang dihadapi rupiah cukup serius.
"Kenapa rupiah kita ini lemah? Kalau dibandingkan dengan dolar. Tapi faktanya dan ironisnya, ini terhadap semua mata uang. Kita melemah terhadap dolar Singapura, dolar Australia, ringgit Malaysia, hingga rial," tegasnya.
Primus mengungkapkan dirinya telah beberapa kali menyampaikan pertanyaan serupa dalam rapat bersama Bank Indonesia. Ia meminta BI lebih realistis dalam melihat tekanan terhadap rupiah dan segera mengambil langkah konkret untuk menjaga stabilitas pasar keuangan nasional.
Selain nilai tukar, Primus juga menyinggung kinerja indeks pasar saham Indonesia yang dinilai tertinggal dibandingkan sejumlah negara lain yang mulai pulih dari tekanan ekonomi global. Kondisi tersebut, menurut dia, turut memengaruhi persepsi pelaku pasar terhadap kekuatan fundamental ekonomi nasional.
Ia menilai situasi tersebut berdampak langsung terhadap tingkat kepercayaan publik kepada Bank Indonesia. Karena itu, Primus meminta pimpinan BI menunjukkan langkah yang tegas dan bertanggung jawab untuk memulihkan kepercayaan masyarakat serta pelaku pasar.
"Apa yang terjadi saat ini, menurut saya pribadi, Bank Indonesia saat ini menghilangkan trust. Bank Indonesia sudah menyampingkan kredibilitasnya," kata Primus.
Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap stabilitas nilai tukar rupiah dan kondisi pasar keuangan nasional.
Sejumlah pengamat sebelumnya juga menilai penguatan dolar AS dan ketidakpastian ekonomi global menjadi faktor eksternal yang memberi tekanan terhadap mata uang negara berkembang, termasuk Indonesia.
Namun demikian, DPR meminta Bank Indonesia tetap memperkuat langkah mitigasi guna menjaga stabilitas ekonomi nasional dan kepercayaan pasar.
Anggota Komisi XI DPR RI Primus Yustisio menyoroti respons Bank Indonesia (BI) terhadap pelemahan nilai tukar rupiah dan tekanan yang terjad
Ekonomi
Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menyatakan dukungannya terhadap aktivis buruh dan pejuang reforma agraria yang menghadapi proses
Politik
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, mengaku bingung dan terkejut setelah Jaksa Penuntut Umum
Hukum
Anggota Komisi XIII DPR RI Meity Rahmatia meminta pemerintah mengambil langkah tegas dan terkoordinasi untuk memberantas sindikat kejahatan
Politik
Polemik pembubaran kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita di sejumlah kampus dan kafe menuai
Hukum
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
Panitia Kerja (Panja) Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melanjutkan
Politik
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut mempercepat program peningkatan
Daerah
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik