Anak Oknum Polisi Diduga Buat Konten Rasis, Komisi III DPR: Tidak Ada yang Kebal Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
JELAJAHNEWS.ID -PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas ekspansi bisnis dengan menyasar ekosistem koperasi pasar melalui kemitraan strategis bersama Induk Koperasi Pedagang Pasar (INKOPPAS). Kolaborasi ini difokuskan pada digitalisasi koperasi dan pedagang pasar sekaligus mendorong inklusi keuangan di sektor pasar tradisional.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) di Menara 2 BTN, Jakarta, Rabu (15/4/2026).
Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, mengatakan pasar tradisional memiliki peran penting sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan, sehingga perlu didukung melalui akses layanan keuangan yang lebih luas dan modern.
Baca Juga:"Kerja sama ini menjadi langkah strategis perseroan dalam memperluas akses keuangan berbasis ekosistem. Pasar tradisional merupakan tulang punggung ekonomi kerakyatan," ujar Nixon.
Melalui kemitraan ini, BTN menyiapkan sejumlah program, antara lain layanan perbankan digital, digitalisasi retribusi pasar, serta penyaluran pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pedagang anggota koperasi. Selain itu, BTN juga membuka peluang pembiayaan lain, termasuk kredit produktif untuk mendukung pengembangan usaha pedagang.
Nixon menambahkan, kolaborasi tersebut tidak hanya menghadirkan kemudahan transaksi digital, tetapi juga memperkuat akses permodalan bagi pelaku usaha di pasar tradisional.
"Melalui kolaborasi dengan INKOPPAS, BTN tidak hanya menghadirkan layanan transaksi digital, tetapi juga membuka akses pembiayaan bagi pedagang anggota koperasi agar kapasitas usaha mereka meningkat secara berkelanjutan," jelasnya.
Ketua Umum INKOPPAS, Yudianto Tri, menyambut positif kerja sama tersebut. Ia menilai digitalisasi dan akses pembiayaan menjadi kebutuhan utama pedagang pasar di tengah percepatan transformasi ekonomi digital.
"Melalui kemitraan ini, kami berharap anggota koperasi dan pedagang pasar mendapatkan akses layanan keuangan yang lebih luas, mulai dari pembayaran digital, pengelolaan transaksi, hingga pembiayaan usaha," katanya.
Kerja sama ini juga mencakup digitalisasi pengelolaan pasar, termasuk sistem retribusi dan integrasi pembayaran agar transaksi lebih transparan, efisien, dan terdokumentasi dengan baik. Rekam jejak transaksi digital tersebut dinilai penting sebagai dasar penilaian lembaga keuangan dalam menyalurkan pembiayaan secara lebih terukur.
Sebagai bagian dari implementasi, BTN akan menyediakan fasilitas pembayaran digital seperti QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) Bale Merchant dan mesin EDC (electronic data capture). Selain itu, akan dibentuk Bale Agen di koperasi dan pengelola pasar guna memperluas jangkauan layanan perbankan.
BTN juga menyiapkan aplikasi komunitas (community apps) bagi anggota koperasi dan pedagang pasar untuk mendukung aktivitas usaha sekaligus memperkuat ekosistem keuangan berbasis komunitas.
Ke depan, BTN dan INKOPPAS akan terus mengeksplorasi peluang kerja sama lain, mulai dari penguatan digitalisasi koperasi hingga penyediaan layanan keuangan yang lebih komprehensif. Sinergi ini diharapkan mampu mempercepat transformasi pasar tradisional serta memperluas akses pembiayaan bagi jutaan pedagang di Indonesia.
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai kehadiran Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru telah mengakomodasi berbagai
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyalurkan dana sebesar Rp443 miliar kepada 33 kabupaten/kota melalui skema bagi hasil p
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta BPJS Kesehatan terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
Daerah