DPR Dukung Sidak Ombudsman di Lapas Cibinong, Soroti Dugaan ‘Klaster Mewah’
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
JELAJAHNEWS.ID - Direktur Utama Bank Sumut Heru Mardiansyah menyampaikan kesiapan pihaknya dalam menjalankan transformasi melalui program 100 hari kerja. Program tersebut dirancang secara bertahap, dimulai dari konsolidasi dan diagnosis organisasi, dilanjutkan eksekusi program prioritas, hingga penguatan digitalisasi layanan perbankan.
Hal ini disampaikannya Heru, sapaan akrab Heru Mardiansyah saat rapat direksi Bank Sumut, bersama Gubernur Sumatera Utara ( Sumut) Bobby Nasution, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41, Medan, Rabu (4/2/2026).
Heru yang merupakan Alumni Doktor Komputer USU ini menjelaskan, bahwa sejumlah target telah ditetapkan, antara lain perbaikan profil risiko, diversifikasi bisnis, peningkatan kinerja operasional, penguatan digitalisasi, serta penurunan rasio kredit bermasalah atau NPL.
"Kami ingin budaya kerja Bank Sumut menyatu dan tidak terfragmentasi. Fokus kami adalah membangun budaya kinerja yang kuat, berbasis eksekusi dan hasil, serta melakukan transformasi budaya dan digital agar layanan Bank Sumut semakin kompetitif," ujar Heru.
Sebelumnya, Gubernur Sumut Bobby Nasution meminta Bank Sumut tumbuh lebih progresif di bawah kepemimpinan Direktur Utama (Dirut) yang baru. Hal ini dinilainya penting mengingat dinamika kondisi global, di mana sektor keuangan menjadi salah satu pondasi utama sebuah negara.
Pesan tersebut, menurut Bobby Nasution, juga sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026. Sektor keuangan disebut sebagai salah satu strategi negara dalam menghadapi tantangan global saat ini.
"Artinya sektor keuangan jadi tolok ukur pondasi negara, kalau kita kecilkan skalanya, pondasi provinsi, Saya minta peran Bank Sumut dibuat lebih progresif lagi," kata Bobby Nasution.
Untuk mempercepat pertumbuhan Bank Sumut, Bobby Nasution juga meminta manajemen dilakukan secara ketat dan profesional. Ia menekankan pentingnya pengelolaan bank yang disiplin, terlebih Bank Sumut kini dipimpin oleh sosok yang telah lama berkarier di internal bank tersebut, yakni Heru Mardiansyah.
"Program konsolidasi yang bapak susun, beri waktu enam bulan, jangan lama-lama, kalau tidak bisa dikonsolidasi gilas aja Pak. Apalagi bapak orang yang dilahirkan Bank Sumut, karena selama ini Dirutnya dari luar, bapak pasti lebih cinta dan paham betul dengan Bank Sumut," pungkas Bobby.(jns)
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik