RUU Peternakan Disorot, DPR Minta Posisi Integrator Diatur agar Peternak Rakyat Terlindungi
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
JELAJAHNEWS.ID - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meninjau lokasi pembangunan Rumah Hunian Danantara (Huntara) yakni hunian layak sementara untuk memastikan pemulihan dan keberlanjutan kehidupan masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Kamis (1/1/2026).
Pembangunan Huntara dimulai pada 24 Desember 2025, dan dalam waktu kurang dari dua minggu telah menunjukkan percepatan yang signifikan. Sebanyak 600 unit akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah pada 8 Januari 2026, yang kemudian akan diberikan kepada warga terdampak bencana. Pembangunan akan terus dirampungkan dengan target 15.000 unit dalam tiga bulan ke depan, memastikan hunian layak sementara dapat segera tersedia bagi keluarga yang terdampak secara langsung.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa tujuan negara adalah secepatnya bekerja untuk meringankan penderitaan masyarakat. "Danantara Indonesia membuktikan bahwa kita bisa membangun 600 hunian, semua pihak telah bekerja dengan gemilang, dengan cepat," tambah Presiden Prabowo.
Baca Juga:
Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani menyampaikan bahwa pencapaian pembangunan Huntara hingga awal tahun ini tidak terlepas dari kerja keras dan sinergi lintas pihak, khususnya peran aktif BUMN dalam mendukung eksekusi di lapangan. "Target pembangunan Rumah Hunian Danantara di Aceh Tamiang ditetapkan secara jelas sejak awal, dan capaian hingga 1 Januari 2026 menunjukkan komitmen kuat seluruh pihak untuk menepatinya. BUMN bergerak cepat, bekerja di lapangan dalam kondisi yang tidak mudah, untuk memastikan masyarakat segera mendapatkan hunian yang layak," jelasnya.
Lebih lanjut, Rosan menekankan bahwa Huntara bukan sekadar solusi jangka pendek, melainkan bagian dari tahapan pemulihan yang lebih besar. "Huntara ini menjadi jembatan penting menuju fase hunian permanen dan pemulihan ekonomi masyarakat. Karena itu, kualitas dan keberlanjutan tetap menjadi perhatian utama," tambahnya.
Pembangunan tahap pertama Huntara merupakan hasil kolaborasi BUMN yang bergerak cepat di bawah koordinasi Danantara Indonesia dan program payung BUMN Peduli. Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) — melalui Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN — bersama BSI turut mengerahkan sumber daya untuk mempercepat pemulihan dan memastikan proses pembangunan berjalan berkelanjutan.
Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria menyoroti disiplin eksekusi dan intensitas kerja BUMN dalam mengejar target waktu yang ketat. "Pembangunan Rumah Hunian Danantara dilakukan dalam rentang waktu yang sangat terbatas. BUMN bekerja dengan intensitas tinggi, melakukan percepatan konstruksi, pengadaan material, hingga pengawasan mutu secara simultan agar target dapat tercapai sebelum awal tahun," jelasnya.
Menurut Dony, koordinasi erat antara Danantara Indonesia dan BUMN pelaksana, pemerintah daerah, dan kementerian menjadi faktor utama dalam menjaga progres pembangunan tetap sesuai rencana. "Ini adalah contoh konkret bagaimana BUMN menjalankan peran strategisnya sebagai perpanjangan tangan negara, bukan hanya berorientasi pada bisnis, tetapi juga pada kepentingan sosial dan kemanusiaan," ujarnya.
Baca Juga:
Ke depan, pemerintah bersama BUMN dan pemangku kepentingan terkait akan melanjutkan upaya pemulihan ke tahap berikutnya, termasuk penguatan mata pencaharian masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi lokal.
Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu mengatakan, BTN telah berperan aktif dalam mendukung Danantara dan pemerintah membantu masyarakat yang terdampak bencana banjir di Sumatera. "Kami sangat mendukung upaya dari Danantara melalui BUMN Peduli untuk membangun Hunian Layak bagi masyarakat Aceh Tamiang. BTN bersama BUMN lainnya dibawah Danantara Indonesia akan terus membantu mempercepat pemulihan di daerah-daerah yang terkena dampak banjir dengan terus mendukung pembangunan Huntara," tegas Nixon.
Huntara dibangun sesuai standar kelayakan hunian darurat: struktur yang aman, akses air bersih, sanitasi memadai, serta dukungan listrik dan layanan kesehatan. Pembangunannya juga mengadaptasi kebutuhan sosial agar warga dapat kembali beraktivitas, dilengkapi fasilitas umum seperti klinik, taman bermain, serta akses internet dan listrik tanpa biaya.
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
Pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia di DPR RI memunculkan kekhawatiran terkait potensi resistensi dari peme
Politik
Umat Paroki Aek Nabara hingga kini masih menunggu kepastian terkait pengembalian dana gereja senilai sekitar Rp28 miliar yang diduga hilang
Hukum
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai wacana pelarangan rokok elektrik atau vape perlu dikaji secara serius sebagai langkah
Ragam
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riady menyatakan bahwa keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh pihak terdakwa dalam perkara
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI, Mangihut Sinaga, menyoroti kondisi peredaran narkotika yang kian mengkhawatirkan, khususnya di daerah
Hukum
Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat perdana, di Teladan Cafe, Medan,
Ragam
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) menjatuhkan sanksi tegas kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)
Politik
Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan perkara yang melibat
Politik
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan pihaknya akan memanggil jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Jaksa Penuntut Umum (JPU)
Politik