26 WBP Ikuti Posyandu Pralansia dan Lansia, Lapas Bagansiapiapi Perkuat Layanan Kesehatan
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bagansiapiapi menggelar kegiatan Posyandu Pralansia dan Lansia bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WB
Hukum
JELAJAHNEWS.ID -PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memproyeksikan tambahan likuiditas Rp25 triliun yang resmi ditempatkan pemerintah akan terserap habis pada akhir 2025. Proyeksi tersebut seiring dengan tingginya permintaan kredit di sektor perumahan maupun nonperumahan.
Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, mengatakan langkah pemerintah menyalurkan dana segar sangat membantu perbankan di tengah ketatnya persaingan memperoleh pendanaan murah. Menurutnya, persaingan kini beralih dari memperebutkan dana menjadi bagaimana bank menyalurkan kredit.
"Dengan adanya tambahan dana Rp25 triliun, likuiditas tidak lagi menjadi masalah bagi BTN setidaknya untuk enam bulan ke depan. Saya perkirakan Desember sudah terserap habis," ujar Nixon dalam forum Media Gathering BTN 2025: Energi Baru BTN Perkuat Transformasi Berkelanjutan di Bandung, Jawa Barat, Jumat (19/9/2025).
Baca Juga:Perkiraan tersebut didasarkan pada rata-rata penyaluran kredit BTN yang mencapai Rp6–7 triliun per bulan. Direktur Finance and Strategy BTN, Nofry Rony Poetra, menyebut angka tersebut sejalan dengan Rencana Bisnis Bank (RBB). "Realisasi kredit rata-rata kami Rp6–7 triliun per bulan. Jadi pada akhir tahun, Rp25 triliun itu akan habis terserap," jelasnya.
Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyalurkan Rp200 triliun ke lima bank milik negara, termasuk BTN yang memperoleh porsi Rp25 triliun untuk disalurkan ke sektor riil. Dana ini berlaku enam bulan dan bisa diperpanjang.
Nixon menilai skema ini mirip Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) saat pandemi Covid-19, ketika BTN menerima Rp10 triliun dan berhasil menyalurkannya sebagai kredit hingga ekonomi berangsur pulih. "Kali ini pipeline kredit BTN lebih dari Rp30 triliun. Jadi tambahan likuiditas ini langsung mempercepat realisasi pembiayaan agar nasabah tidak pindah ke bank lain," katanya.
BTN Tekan Biaya Dana, Tingkatkan Profitabilitas
BTN juga optimistis tambahan likuiditas memperkuat upaya menekan biaya dana (cost of fund), terutama setelah Bank Indonesia memangkas suku bunga acuan (BI Rate) 125 basis poin dalam setahun terakhir.
"Pemerintah memutuskan tambahan dana Jumat (12 September), dan Senin (15 September) kami langsung turunkan bunga deposito special rate 50 bps. Dana Rp25 triliun membantu BTN menurunkan suku bunga dana mahal, dan special rate akan terus turun hingga akhir tahun," ungkap Nixon.
Penurunan biaya dana ini diproyeksikan meningkatkan profitabilitas BTN yang tercermin pada margin bunga bersih (Net Interest Margin/NIM). Hingga semester I-2025, NIM BTN naik 139 bps ke level 4,4% berkat efisiensi biaya dana.
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bagansiapiapi menggelar kegiatan Posyandu Pralansia dan Lansia bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WB
Hukum
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bagansiapiapi menggelar doa bersama dan tausiyah dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadan 1447 Hij
Hukum
Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Medan menangkap AMR (31), pemilik sekaligus pengajar Pondok Pesantren AlMudzakir
Peristiwa
Tradisi merangkai bunga kembali menghidupkan suasana perayaan Tahun Baru Imlek 2026 di Pekanbaru. Di sepanjang Jalan Juanda, deretan bunga
Ekonomi
Ketua Fraksi Nasdem DPRD Medan, Afif Afdillah kembali menegaskan sikapnya terkait polemik penonaktifan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran
Politik
Anggota DPRD Medan, Afif Abdillah, mengklarifikasi terkait pemberitaan yang menyebut dirinya mengatakan bahwa peserta BPJS Kesehatan Penerim
Politik
Jembatan Idano Noyo yang menghubungkan Kabupaten Nias Barat dan Nias Selatan akhirnya rampung dan resmi dibuka untuk umum
Daerah
Aksi pencurian besi di Jembatan Sunter, Jakarta Utara, yang terjadi pada Selasa (10/2/2026) sekitar pukul 15.30 WIB, menjadi sorotan publik
Peristiwa
Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumatera Utara meningkat pada 2025. Berdasarkan data Simfoni Kementerian Pemberdayaan
Daerah
Komisi VI DPR RI mendorong PT Pertamina (Persero) beserta seluruh subholding berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Politik