Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menekankan pentingnya arsip sebagai kekayaan nasional. Ia mengingatkan bahwa sejarah adalah perekat bangsa.
"Semangat 80 tahun Indonesia merdeka harus kita maknai dengan tidak melupakan sejarah. Arsip ini adalah kekayaan nasional, salah satunya surat-surat Kartini yang sudah diakui UNESCO sebagai Memory of the World," ujarnya.
Fadli juga menyoroti nilai sejarah dari 179 surat Kartini yang ditulis hingga wafat di usia 25 tahun. Menurutnya, surat-surat itu mampu mengangkat martabat perempuan Indonesia pada masa kolonial.
Adapun Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi, menyebut pengakuan UNESCO atas surat Kartini adalah penghargaan sekaligus tanggung jawab bangsa.
"Kami berterima kasih kepada ANRI dan Wirawati yang berinisiatif menjaga arsip perempuan. Arsip ini membuktikan bahwa gagasan emansipasi lahir ketika akses perempuan masih sangat terbatas," katanya.
Ia berharap semangat Kartini menginspirasi gerakan perempuan masa kini untuk menumbuhkan kesetaraan gender dan memperjuangkan hak-hak perempuan Indonesia.
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik
Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menilai praktik korupsi di Indonesia telah berada pada ti
Politik