JELAJAHNEWS.ID -Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa tingkat kemiskinan di Ibu Kota menunjukkan tren penurunan secara tahunan (year-on-year/yoy). Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen kuat dalam menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi.
"Kami mengontrol inflasi secara serius. Data menunjukkan bahwa angka kemiskinan tidak meningkat, justru menurun. Ini sudah diberitakan di berbagai media," ujar Pramono saat menghadiri kegiatan di Rusunami Bidara Cina, Jakarta Timur, Senin (28/7/2025).
Untuk menekan laju inflasi, Pemprov DKI telah mengeluarkan sejumlah kebijakan strategis. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah pemberian insentif berupa pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 542 Tahun 2025.
Baca Juga:"Kami ingin memastikan inflasi tidak melonjak tinggi. Karena itu, Pemerintah Provinsi DKI mengambil langkah-langkah nyata, termasuk pengurangan PBBKB," ujar Pramono.
Kebijakan pengurangan PBBKB ini dibagi menjadi tiga skema insentif, yakni:Pengurangan 50 persen untuk pengguna kendaraan pribadi,Pengurangan 50 persen untuk kendaraan umum,Pengurangan 80 persen untuk kendaraan pendukung alat utama sistem pertahanan dan keamanan, seperti tank, panser, kendaraan taktis, pesawat, serta kendaraan layanan publik seperti ambulans dan kapal rumah sakit.
Lebih lanjut, Pramono menjelaskan bahwa peningkatan penerimaan pajak di DKI Jakarta menjadi salah satu alasan pemberian insentif tersebut. Ia menyebutkan bahwa dengan kondisi fiskal yang membaik, pemerintah daerah memiliki ruang lebih besar untuk memberi keringanan kepada masyarakat.
"Dengan adanya peningkatan pendapatan pajak, kami ingin mengembalikannya kepada masyarakat dalam bentuk kebijakan yang berdampak langsung. Waktu pelaksanaan kebijakan ini akan kami umumkan lebih lanjut," pungkasnya.(jn/**)
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) merayakan Hari Ulang Tahun Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ke49, Rabu (10/12/2025). Hingga 8 Desem
Ekonomi
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa DPR tengah mempersiapkan revisi UndangUndang tentang Sistem
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyatakan optimisme terhadap peningkatan daya saing industri pertahanan nasional, khususnya
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menyoroti lemahnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta terbatasnya akses
Politik
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan bahwa rencana pembatasan event lari yang ramai dibicarakan beberapa hari terakhir bukan
Olahraga
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan dukungan penuh terhadap usulan penetapan status darurat&mdashbaik darurat nasional maupun darurat daerah
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, menekankan bahwa banyaknya aduan publik terkait kebijakan kewarganegaraan dan perkawinan campur harus
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bergerak cepat menangani persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang mulai dirasakan
Daerah
KAI Logistik melalui layanan KALOG Pro, khususnya pada segmen Project Logistic, tengah menangani relokasi terencana berupa pemindahan dan pe
Ekonomi
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Eka Widodo, mengungkapkan bahwa salah satu alasan Pemerintah Pusat memangkas angg
Ekonomi