DPR Dukung Sidak Ombudsman di Lapas Cibinong, Soroti Dugaan ‘Klaster Mewah’
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meluncurkan layanan Bus Rapid Transit (BRT) Medan-Binjai-Deli Serdang atau Mebidang di Terminal Lubukpakam, Jalan Lintas Medan-Tanjung Morawa, Rabu (19/8/2026). Kehadiran BRT tersebut menjadi tahap awal pengembangan sistem transportasi umum terintegrasi di kawasan metropolitan Medan, Binjai, dan Deli Serdang.
Bobby menargetkan integrasi layanan transportasi di kawasan Mebidang mulai terlihat pada 2027. Salah satu konsep yang disiapkan adalah sistem pembayaran terintegrasi, sehingga masyarakat cukup membayar satu kali meskipun harus berpindah bus atau koridor selama perjalanan.
"Jadi kita inginnya mau ke Binjai, mau ke Deli Serdang maupun ke mana pun, bayarnya sekali saja. Nanti masalah pindah-pindah bus karena mungkin koridornya berbeda-beda," ujar Bobby saat peluncuran.
Baca Juga:Menurutnya, penyediaan transportasi umum merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah. Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi, kata Bobby, juga menjadi indikator bahwa layanan transportasi publik masih perlu terus diperkuat dan dikembangkan.
"Pemerintah sebenarnya menyiapkan transportasi umum. Jangan digeser perannya," kata Bobby.
Ia menegaskan program BRT Mebidang tidak boleh berhenti pada peluncuran armada. Pemerintah daerah, menurutnya, perlu melanjutkan pengembangan melalui integrasi antarmoda dan antarlayanan agar transportasi umum dapat menjadi pilihan yang praktis dan mudah dijangkau masyarakat.
Bobby berharap masyarakat dari Deli Serdang yang menuju Medan atau Binjai nantinya tidak lagi dikenakan pembayaran tambahan ketika harus berpindah bus. Sistem tersebut, menurutnya, akan memudahkan mobilitas masyarakat meskipun rute perjalanan melewati koridor yang berbeda.
"Walaupun harus turun bus, tapi enggak perlu bayar lagi. Sama seperti Busway," ujarnya.
Pada tahap awal, BRT Mebidang memasuki masa uji coba dengan dua unit bus listrik. Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Utara Yudha P. Setiawan mengatakan jumlah armada akan ditambah secara bertahap hingga mencapai 30 bus listrik pada 8 Desember 2026.
Sebanyak 13 bus akan melayani Koridor 1 Teladan-Terminal Lubukpakam. Kemudian, 14 bus disiapkan untuk Koridor 2 Simpang Barat-Binjai, sedangkan tiga unit lainnya akan digunakan sebagai armada cadangan.
Layanan BRT Mebidang menggunakan skema Buy The Service (BTS) atau pembelian layanan, yakni pemerintah membayar operasional angkutan berdasarkan jarak tempuh dan pemenuhan standar pelayanan minimum. Dengan skema tersebut, pengemudi tidak dituntut mengejar jumlah penumpang, melainkan berfokus pada ketepatan waktu, keselamatan, dan kenyamanan pengguna.
Selama masa uji coba, masyarakat dapat menggunakan layanan BRT Mebidang secara gratis. Setelah beroperasi penuh, tarif yang ditetapkan sebesar Rp4.300 bagi penumpang umum dan Rp3.000 untuk kategori khusus, seperti pelajar, penyandang disabilitas, dan lanjut usia.
Pemprov Sumut juga menyiapkan pembangunan 121 titik pemberhentian baru. Sebanyak 68 titik akan dibangun di lintasan Teladan-Terminal Lubukpakam dan 53 titik di lintasan Simpang Barat-Binjai.
Untuk mendukung kemudahan akses informasi, Pemprov Sumut turut meluncurkan aplikasi Trans-Sumut. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat memeriksa rute, memantau posisi bus secara waktu nyata (real-time), serta melakukan pendaftaran untuk memperoleh tarif khusus.
Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Muiz Thohir, mengatakan BRT Mebidang menjadi salah satu proyek percontohan pengembangan transportasi publik nasional bersama kawasan Bandung Raya.
Menurut Muiz, pembangunan transportasi umum perlu dipercepat untuk menjawab persoalan kemacetan. Berdasarkan data TomTom Traffic Index yang disampaikannya, tingkat kemacetan di Kota Medan mencapai 54,02 persen.
"Pembangunan BRT bukan semata proyek infrastruktur, tetapi investasi jangka panjang bagi kualitas hidup masyarakat, produktivitas ekonomi, serta masa depan perkotaan yang lebih hijau," kata Muiz.
Ke depan, pengelolaan BRT Mebidang juga akan diarahkan kepada pembentukan badan usaha milik daerah (BUMD) bersama yang melibatkan Pemprov Sumut, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, dan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
Bobby berharap kolaborasi lintas pemerintah daerah tersebut dapat memperkuat keberlanjutan layanan BRT dan menjadikan transportasi umum sebagai pilihan utama masyarakat. Pengembangan sistem transportasi terintegrasi juga diharapkan menjadi salah satu penanda semakin berkembangnya kawasan Mebidang sebagai kawasan metropolitan.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik