Karena itu, Bobby meminta seluruh kepala daerah dan jajaran terkait segera menuntaskan kewajiban administratif agar Dana Transfer ke Daerah dari pemerintah pusat dapat segera disalurkan. Ia menegaskan bahwa percepatan administrasi harus menjadi prioritas agar pelaksanaan pembangunan tidak mengalami keterlambatan.
Di sisi lain, Bobby mengingatkan pentingnya tata kelola anggaran yang baik. Ia meminta seluruh pemerintah daerah menjalankan proses penganggaran dan penggunaan DBH secara transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan.
"Kegiatan ini murni untuk pembangunan di kabupaten/kota. Saya minta jangan ada yang mengambil keuntungan pribadi atau kelompok dari program ini. Ini menjadi catatan serius bagi kita semua," ujarnya.
Menurut Bobby, dana tersebut harus difokuskan untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, setiap program yang didanai melalui DBH harus memberikan manfaat yang jelas dan terukur.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyatakan siap melakukan transfer dana segera setelah seluruh persyaratan administrasi dari pemerintah kabupaten/kota dinyatakan lengkap.(jns/**)
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik
Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menilai praktik korupsi di Indonesia telah berada pada ti
Politik
Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa yang viral di Bali, di mana seorang pria yang diduga
Politik