Selain melalui penyetoran kembali dividen, sejumlah pemerintah daerah juga telah menyiapkan tambahan penyertaan modal. Pemerintah Provinsi Sumut, misalnya, mengalokasikan tambahan modal sebesar Rp100 miliar pada tahun ini.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan berencana menambah modal sekitar Rp70 miliar yang akan dimasukkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Ada yang menganggarkan, seperti Tapanuli Selatan yang perencanaannya pada 2025 dituangkan ke APBD akan menambahkan kurang lebih Rp70 miliar, termasuk 15 persen dividen. Kami dari Provinsi Sumut selain inbreng aset sebelumnya juga ada penambahan Rp100 miliar lagi," ujar Bobby.
Ia optimistis langkah tersebut dapat mempercepat peningkatan kapasitas Bank Sumut sehingga mampu bersaing dengan bank-bank lain di tingkat nasional.
Meski demikian, Bobby menegaskan bahwa penguatan modal saja tidak cukup. Menurutnya, Bank Sumut juga harus memperluas basis bisnis dan meningkatkan inovasi produk agar tidak hanya bergantung pada dana pemerintah daerah dan aparatur sipil negara (ASN).
Ia menilai diversifikasi produk dan peningkatan layanan menjadi faktor penting untuk menarik lebih banyak dana pihak ketiga dari masyarakat serta memperluas pangsa pasar.
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses
Politik
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwagandhi, menyatakan dukungannya terhadap program pembinaan dan pengembangan olahraga tinju
Olahraga
Pemerhati politik Zainuddin Lubis mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama petinggi
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi berhasil meraih juara pertama dalam lomba konten video badan usaha pada rangkaian kegiatan Satya
Ekonomi
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik
Kepala Satuan Pengawas Intern (Ka. SPI) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi, Perdinan Ginting, membantah informasi mengenai dugaan
Daerah
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Sumatera Utara menanam 1.000 pohon dalam program reboisasi 2026 di sejumlah kawasan resapan air d
Ragam
Kuasa hukum Dr. Ramces Pandiangan, SH, MH, meminta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum yang dilakuka
Hukum