JELAJAHNEWS.ID -Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus mempercepat pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak bencana dengan memprioritaskan validasi data penerima manfaat. Langkah tersebut dinilai menjadi kunci untuk mempercepat realisasi pembangunan dan memastikan bantuan tepat sasaran bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana.
Upaya percepatan itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pendataan Hunian Tetap untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang digelar secara daring, Rabu (15/4/2026). Rapat dipimpin Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Muhammad Tito Karnavian dan diikuti sejumlah kepala daerah, termasuk Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution.
Dalam arahannya, Tito Karnavian menegaskan bahwa percepatan pembangunan Huntap sangat bergantung pada kelengkapan dan keakuratan data calon penerima manfaat. Karena itu, pemerintah daerah diminta segera menyampaikan data spesifik agar proses verifikasi dan pembangunan dapat berjalan tanpa hambatan.
"Kita ingin pembangunan hunian tetap ini dipercepat. Tahun ini kalau bisa sudah selesai. Kecepatan bisa diselesaikan melalui data spesifik. Kami perlukan kecepatan data yang kemudian akan divalidasi, apakah betul penerima manfaat," kata Tito.
Menurutnya, validasi data menjadi tahap penting untuk memastikan bantuan pembangunan rumah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Ia juga meminta para gubernur untuk mendorong pemerintah kabupaten dan kota segera mengirimkan data calon penerima manfaat secara lengkap dan akurat.
Tito menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan tiga mekanisme pembangunan Huntap yang dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Skema pertama adalah insitu, yakni pembangunan kembali rumah di lokasi asal milik warga yang dinilai masih layak dan aman untuk dihuni.
Skema kedua adalah eksitu mandiri, yaitu relokasi ke lahan baru yang disiapkan atau dicari sendiri oleh warga. Sementara skema ketiga adalah eksitu komunal, yakni relokasi secara bersama-sama ke kawasan baru yang lebih aman dan terintegrasi dalam satu hamparan lahan.
Hunian modern tak harus kehilangan identitas lokal. Di tengah perubahan gaya hidup dan pesatnya perkembangan properti, rumah dituntut semaki
Ekonomi
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas ekosistem layanan perbankan digital melalui kolaborasi dengan berbagai sektor.
Ekonomi
Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) Perumda Tirtanadi, Perdinan Ginting, S.H., membantah informasi yang beredar di platform TikTok terkait
Peristiwa
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses
Politik
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwagandhi, menyatakan dukungannya terhadap program pembinaan dan pengembangan olahraga tinju
Olahraga
Pemerhati politik Zainuddin Lubis mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama petinggi
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi berhasil meraih juara pertama dalam lomba konten video badan usaha pada rangkaian kegiatan Satya
Ekonomi
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik