DPR Dukung Sidak Ombudsman di Lapas Cibinong, Soroti Dugaan ‘Klaster Mewah’
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
Berdasarkan data yang diterima pemerintah pusat, rencana pembangunan Huntap di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai 39.016 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.221 unit akan dibangun melalui skema insitu, 7.091 unit melalui eksitu mandiri, dan 6.996 unit melalui eksitu komunal.
Khusus di Sumatera Utara, usulan pembangunan Huntap mencapai 7.321 unit, dengan target realisasi pembangunan sebanyak 6.350 unit. Rinciannya terdiri atas 1.478 unit melalui skema insitu, 851 unit eksitu mandiri, dan 4.021 unit eksitu komunal.
"Kami imbau kabupaten/kota untuk segera mengajukan data tersebut. Kami akan mengerjakan bagi yang mengajukan saja," ujar Tito.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Menurutnya, pembangunan Huntap menjadi salah satu prioritas utama karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
Bobby menyatakan telah melakukan berbagai langkah percepatan, termasuk turun langsung ke sejumlah daerah yang terdampak banjir dan tanah longsor untuk memastikan proses penanganan berjalan sesuai target.
Selain melakukan verifikasi data korban, Pemprov Sumut juga mempercepat penyediaan lahan, pembangunan fisik, serta memperkuat koordinasi lintas sektor dengan pemerintah kabupaten/kota, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan instansi terkait lainnya.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik