JELAJAHNEWS.ID -Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara bersama pihak SMA Negeri 5 Pematangsiantar sepakat menempuh relokasi sekolah sebagai solusi atas sengketa lahan yang tengah berlangsung dengan PT Detis Sari Indah (DSI). Langkah tersebut dinilai sebagai opsi paling efektif dan efisien untuk menjamin keberlangsungan kegiatan belajar mengajar sekaligus memberikan lingkungan sekolah yang lebih aman dan representatif bagi siswa.
Kesepakatan tersebut mengemuka dalam diskusi yang dipimpin Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution bersama pihak sekolah, Pemerintah Kota Pematangsiantar, DPRD Sumut, dan DPR RI di SMAN 5 Pematangsiantar, Jalan Medan–Siantar Km 6,8, Kamis (16/4/2026).
Relokasi dipilih setelah mempertimbangkan perkembangan sengketa lahan antara SMAN 5 Pematangsiantar dan PT DSI. Dalam perkara tersebut, Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan PT DSI sebagai pemilik sah lahan yang saat ini ditempati sekolah. Meski demikian, proses hukum masih berlanjut melalui upaya peninjauan kembali yang sedang berlangsung.
Baca Juga:Selain persoalan kepemilikan lahan, putusan MA juga mewajibkan pihak sekolah untuk membayar ganti rugi sekitar Rp40,7 miliar serta biaya sewa lahan selama kurang lebih 18 tahun yang nilainya mencapai Rp10 miliar.
Menghadapi kondisi tersebut, Bobby Nasution menilai relokasi menjadi pilihan yang paling realistis dibandingkan mempertahankan lokasi sekolah saat ini. Menurutnya, selain persoalan hukum, kondisi lingkungan sekolah juga memiliki sejumlah keterbatasan.
"Relokasi opsi yang lebih efektif dan efisien, belum lagi sekolah ini terlalu dekat ke jalan raya dan juga banjir, jadi opsi relokasi paling masuk akal," kata Bobby.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah tidak ingin proses sengketa mengganggu aktivitas pendidikan para siswa. Karena itu, pencarian lokasi baru akan dilakukan secepat mungkin agar proses relokasi dapat segera direncanakan secara matang.
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik
Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menilai praktik korupsi di Indonesia telah berada pada ti
Politik