Musrenbang RKPD 2027, Bobby Nasution Fokus Percepat Pembangunan Nias dan Perkuat Daya Saing Sumut

JELAJAHNEWS.ID -Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menetapkan enam basis utama pembangunan daerah dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sumut Tahun 2027. Salah satu prioritas yang mendapat perhatian khusus adalah percepatan pembangunan di Kepulauan Nias guna mengurangi kesenjangan antarwilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

Kebijakan tersebut disampaikan Bobby Nasution saat membuka Musrenbang RKPD Sumut 2027 di Hotel Santika Dyandra, Medan, Rabu (22/4/2026). Kegiatan tersebut menjadi forum strategis untuk menyusun arah pembangunan Sumut dalam beberapa tahun ke depan.

Dalam paparannya, Bobby menjelaskan enam basis pembangunan yang akan menjadi fokus pemerintah daerah meliputi akselerasi pertumbuhan ekonomi berkualitas, peningkatan produktivitas, peningkatan investasi, pengembangan industri berbasis potensi daerah, penguatan daya saing daerah, serta pemulihan pascabencana.

Menurut Bobby, pembangunan yang merata menjadi salah satu tantangan utama yang harus diselesaikan. Karena itu, Pemerintah Provinsi Sumut menempatkan Kepulauan Nias sebagai salah satu wilayah prioritas pembangunan pada tahun 2027.

"Ini solusi yang harus kita lakukan, salah satunya yang akan kami lakukan di tahun 2027, di antaranya di Kepulauan Nias," kata Bobby.

Untuk mendukung percepatan pembangunan di wilayah kepulauan tersebut, Pemprov Sumut telah menyiapkan tiga klaster pengembangan utama, yakni klaster produksi, logistik, dan pariwisata. Ketiga sektor itu dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat.

Pada sektor logistik, Bobby menilai pembangunan infrastruktur pendukung menjadi kebutuhan mendesak guna mengatasi tingginya biaya distribusi barang ke Kepulauan Nias.

"Untuk jalur logistik ini paling penting, kami coba membangun pergudangan logistik, cold storage atau gudang pendingin, logistik akan kita stok di satu titik," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa pembangunan fasilitas logistik terintegrasi diharapkan mampu memperlancar distribusi barang, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, serta meningkatkan efisiensi rantai pasok di wilayah kepulauan.

Bobby juga menegaskan bahwa rencana pembangunan tahun 2027 merupakan bagian dari fase ekspansi berbagai program yang telah dimulai sejak tahun 2025. Pemerintah berharap kebijakan yang dirancang saat ini dapat memberikan dampak berkelanjutan hingga tahun 2029.

Selain pembangunan infrastruktur dan ekonomi, Pemprov Sumut juga memperkuat sektor pendidikan melalui program sekolah gratis yang akan mulai diterapkan pada tahun ajaran baru 2026. Program tersebut difokuskan untuk seluruh SMA, SMK, dan sekolah luar biasa (SLB) di Kepulauan Nias serta daerah yang terdampak bencana.

"Perencanaan di 2026 itu untuk sekolah gratis contohnya hanya di wilayah Kepulauan Nias. Seluruh SMA, SMK, dan SLB tidak ada lagi iuran apa pun, termasuk pungutan komite sekolah. Awalnya hanya di Kepulauan Nias, tetapi karena ada bencana di akhir tahun 2025, program ini kami perluas ke daerah terdampak bencana," jelas Bobby.

Di bidang kesehatan, pemerintah provinsi juga menyiapkan program beasiswa pendidikan dokter spesialis guna mengatasi keterbatasan tenaga medis di sejumlah daerah. Prioritas penempatan lulusan program tersebut akan diberikan kepada wilayah yang masih mengalami kekurangan dokter spesialis, termasuk Kepulauan Nias.

Saat ini, sebanyak 18 dokter asal Sumatera Utara sedang menjalani pendidikan spesialis di Universitas Sumatera Utara (USU) melalui program dukungan pemerintah daerah.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian yang turut hadir dalam Musrenbang menilai berbagai indikator pembangunan Sumatera Utara menunjukkan perkembangan yang positif. Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya pemerataan pembangunan agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan seluruh masyarakat.

Tito juga menyoroti capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumut yang berada di atas rata-rata nasional.

"IPM menunjukkan kualitas masyarakat di Sumut, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. IPM Sumut ini tinggi, yakni 76,47, lebih tinggi daripada angka IPM nasional sebesar 75,90. Artinya kualitas sumber daya manusia Sumut relatif bagus dibanding nasional," kata Tito.