Peringati Hari Otonomi Daerah ke-30, Wagub Sumut Tekankan Sinergi Pusat dan Daerah untuk Percepat Pembangunan

JELAJAHNEWS.ID -Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya memimpin upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 di Halaman Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Senin (27/4/2026). Pada kesempatan tersebut, Surya membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian yang menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna mempercepat pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Upacara yang diikuti aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut itu menjadi momentum refleksi atas pelaksanaan otonomi daerah yang selama tiga dekade terakhir berperan dalam mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di berbagai wilayah Indonesia.

Dalam sambutan tertulisnya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa Hari Otonomi Daerah bukan sekadar peringatan tahunan, melainkan sarana untuk memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menghadirkan pemerintahan yang efektif, responsif, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

"Otonomi daerah merupakan instrumen strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia," demikian disampaikan dalam sambutan yang dibacakan Surya.

Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 tahun ini mengusung tema "Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita." Tema tersebut menegaskan pentingnya penguatan kapasitas daerah dalam mengelola sumber daya dan potensi lokal untuk mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional.

Meski daerah diberikan kewenangan yang luas dalam mengelola urusan pemerintahan, Mendagri menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan nasional tetap memerlukan koordinasi yang erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurutnya, sinkronisasi kebijakan menjadi faktor utama agar program pembangunan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

"Sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam keberhasilan pembangunan nasional," kata Tito Karnavian dalam sambutan tersebut.

Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah mendorong sejumlah langkah strategis, antara lain integrasi perencanaan dan penganggaran antara pusat dan daerah, reformasi birokrasi yang berorientasi pada hasil (outcome), serta pemanfaatan teknologi digital dalam tata kelola pemerintahan.

Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya penguatan kemandirian fiskal daerah agar pemerintah daerah memiliki kemampuan yang lebih baik dalam membiayai program pembangunan dan pelayanan publik tanpa ketergantungan yang berlebihan terhadap transfer anggaran dari pemerintah pusat.

Mendagri juga menyoroti pentingnya kerja sama antardaerah dalam menghadapi berbagai persoalan yang melintasi batas administrasi wilayah. Menurutnya, sejumlah tantangan seperti transportasi, pengelolaan lingkungan hidup, banjir, dan pengelolaan sampah tidak dapat diselesaikan secara parsial oleh satu daerah saja.

Karena itu, kolaborasi lintas daerah perlu terus diperkuat agar berbagai permasalahan tersebut dapat ditangani secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Di samping itu, pemerintah daerah diminta tetap memprioritaskan peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat. Fokus tersebut mencakup sektor pendidikan, kesehatan, penyediaan akses air bersih, serta upaya mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.

"Penguatan stabilitas dan ketahanan daerah juga menjadi hal penting di tengah berbagai tantangan, seperti krisis ekonomi, ketahanan pangan, hingga dampak perubahan iklim," ujarnya.

Menurut Mendagri, pemerintah daerah dituntut mampu meningkatkan kapasitas adaptasi terhadap berbagai tantangan global yang dapat berdampak langsung terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di daerah.

Pada bagian akhir sambutannya, Tito Karnavian mengingatkan seluruh pemerintah daerah untuk tetap menjalankan prinsip efisiensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan. Arahan tersebut sejalan dengan kebijakan Presiden Republik Indonesia yang menekankan pentingnya pengelolaan anggaran secara efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil.