Soedeson Tandra: Perampasan Aset Tetap Bisa Berjalan Meski Tersangka Meninggal atau Melarikan Diri
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mendorong terwujudnya program Ruang Bersama Indonesia (RBI) sebagai upaya memperkuat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah. Program tersebut diharapkan menjadi ruang aman dan nyaman bagi perempuan dan anak, sekaligus memperkuat ketahanan keluarga dan pembangunan sumber daya manusia.
Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Sulaiman Harahap saat membuka kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Komitmen Pelaksanaan Ruang Bersama Indonesia (RBI) di Lantai II Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Selasa (26/5/2026).
Dalam sambutannya, Sulaiman menegaskan, terwujudnya Sumatera Utara yang unggul, maju, dan berkelanjutan tidak akan tercapai apabila perempuan dan anak masih mengalami ketertinggalan serta kekerasan.
Baca Juga:"Perempuan dan anak adalah jantung ketahanan keluarga sekaligus fondasi generasi penerus pembangunan di Sumatera Utara," ujar Sulaiman Harahap.
Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 1.975 perempuan dan anak di Sumut menjadi korban kekerasan. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 1.822 korban.
Dari total korban pada tahun 2025, sebanyak 68,8% merupakan anak-anak, dengan rincian 905 anak perempuan, 455 anak laki-laki, dan 615 perempuan dewasa.
"Laporan ini hanya sebagian kecil dari kekerasan yang terjadi di masyarakat," katanya.
Menyikapi kondisi tersebut, Pemprov Sumut terus memperkuat berbagai kebijakan strategis, di antaranya penguatan layanan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), percepatan Kabupaten/Kota Layak Anak, serta kerja sama lintas sektoral hingga tingkat desa dan kelurahan.
Untuk mewujudkan RBI, Sulaiman mengajak seluruh pihak menghilangkan ego sektoral dan memperkuat kolaborasi.
"Melindungi perempuan dan anak bukan sekadar memenuhi target indikator kerja, tetapi tentang menyelamatkan peradaban Sumatera Utara," tegasnya.
Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah II Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Roro Endah Sri Rejeki, menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Sumut atas dukungannya dalam penguatan program Ruang Bersama Indonesia.
Menurutnya, RBI diharapkan menjadi ruang aman dan nyaman bagi masyarakat, khususnya perempuan dan anak yang jumlahnya mencapai sekitar 60% dari total penduduk Indonesia.
Ia mengatakan, program tersebut juga sejalan dengan visi Asta Cita Presiden menuju Indonesia Emas 2045, yang menempatkan perempuan dan anak sebagai bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia unggul.
"Kualitas hidup perempuan perlu terus ditingkatkan. Hak-hak perempuan dan anak harus dipenuhi agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal," ujarnya.
Roro juga menyoroti berbagai tantangan yang masih dihadapi, seperti tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen, serta perlunya penguatan pemberdayaan ekonomi perempuan.
Karena itu, RBI tidak hanya berfokus pada penanganan kasus kekerasan, tetapi juga upaya pencegahan sejak dini melalui edukasi, penguatan norma sosial, literasi digital, dan pemberdayaan ekonomi perempuan.
"Kita ingin membangun ruang bersama yang mampu menghadirkan rasa aman, nyaman, dan perlindungan bagi perempuan dan anak," ucapnya
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses
Politik
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwagandhi, menyatakan dukungannya terhadap program pembinaan dan pengembangan olahraga tinju
Olahraga
Pemerhati politik Zainuddin Lubis mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama petinggi
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi berhasil meraih juara pertama dalam lomba konten video badan usaha pada rangkaian kegiatan Satya
Ekonomi
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik
Kepala Satuan Pengawas Intern (Ka. SPI) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi, Perdinan Ginting, membantah informasi mengenai dugaan
Daerah
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Sumatera Utara menanam 1.000 pohon dalam program reboisasi 2026 di sejumlah kawasan resapan air d
Ragam
Kuasa hukum Dr. Ramces Pandiangan, SH, MH, meminta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum yang dilakuka
Hukum