DPR Dukung Sidak Ombudsman di Lapas Cibinong, Soroti Dugaan ‘Klaster Mewah’
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprov Sumut) Sulaiman Harahap menegaskan pentingnya kolaborasi lintas profesi dalam menyusun strategi mitigasi bencana guna meminimalkan dampak bencana di Sumatera Utara yang memiliki tingkat kerawanan geografis cukup tinggi.
Hal tersebut disampaikan Sulaiman Harahap saat menerima audiensi pengurus Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Provinsi Sumut di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Rabu (6/5/2026).
Menurut Sulaiman, kondisi geografis Sumut yang didominasi kawasan perbukitan dan tebing di sepanjang jalur transportasi membuat wilayah tersebut rentan terhadap berbagai jenis bencana, baik bencana hidrometeorologi maupun bencana geologi.
Baca Juga:"Masalah bencana ini ada yang bisa diprediksi dan ada juga yang tidak. Karena geografis kita sangat rentan, hal utama yang harus dimiliki adalah mitigasi untuk mengurangi risiko yang timbul," ujar Sulaiman Harahap.
Ia mengapresiasi kontribusi para aktivis, akademisi, pengusaha, relawan, hingga unsur masyarakat yang tergabung dalam FPRB karena dinilai konsisten membantu pemerintah dalam upaya penanggulangan bencana di daerah.
Sulaiman juga mendorong FPRB untuk menyusun konsep jalur mitigasi dan evakuasi yang efektif, baik untuk menghadapi potensi bencana di wilayah daratan maupun kawasan pesisir dan laut. Menurutnya, pengalaman berbagai bencana yang pernah terjadi di Sumut menjadi pelajaran penting untuk memperkuat kesiapsiagaan daerah.
"Saat ini kita perlu melakukan mitigasi dan pemetaan potensi bencana yang dapat diantisipasi dengan bantuan teknologi. Saya berharap forum ini dapat memikirkan bagaimana membentuk jalur mitigasi dan evakuasi yang tepat," katanya.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik