Kadisdikbud Medan Minta Pemberitaan Berimbang, Tegaskan Komitmen Benahi Dunia Pendidikan
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ( Kadisdikbud) Kota Medan, Laksamana Putra Siregar, meminta media membantu menghadirkan pemberitaan y
Daerah
JELAJAHNEWS.ID -Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kota Medan, Laksamana Putra Siregar, meminta media membantu menghadirkan pemberitaan yang berimbang terkait berbagai isu pendidikan yang belakangan menjadi sorotan publik.
Pernyataan itu disampaikannya saat berdiskusi dengan pengurus Persatuan Wartawan Pemko Medan (PWPM) mengenai dinamika yang terjadi di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Medan, di ruang kerja Kepala Dinas, Kamis (21/5/2026).
Laksamana mengakui menghadapi berbagai persoalan sejak dipercaya memimpin Dinas Pendidikan. Mulai dari isu penerimaan peserta didik, persoalan sekolah, hingga kritik yang mengarah ke ranah pribadi.
"Kami memohon agar dibantu memberikan informasi yang berkembang secara berimbang, khususnya terkait Pemerintah Kota Medan dan Dinas Pendidikan," ujarnya.
Ia menyebut, sejak awal menjabat dirinya sudah memperkirakan akan menghadapi berbagai sorotan publik dan pemberitaan yang ramai di media sosial maupun media massa.
Sejumlah isu yang mencuat, kata Laksamana, antara lain persoalan di SMP Negeri 44 Medan, sekolah Pancabudi, hingga beberapa persoalan lain yang ramai diperbincangkan masyarakat.
Menurutnya, sebagian isu bahkan berkembang hingga menyerang kehidupan pribadinya. Namun, ia memilih tidak memberikan tanggapan berlebihan agar tidak memperkeruh situasi.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ( Kadisdikbud) Kota Medan, Laksamana Putra Siregar, meminta media membantu menghadirkan pemberitaan y
Daerah
Anggota Komisi XI DPR RI Primus Yustisio menyoroti respons Bank Indonesia (BI) terhadap pelemahan nilai tukar rupiah dan tekanan yang terjad
Ekonomi
Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menyatakan dukungannya terhadap aktivis buruh dan pejuang reforma agraria yang menghadapi proses
Politik
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, mengaku bingung dan terkejut setelah Jaksa Penuntut Umum
Hukum
Anggota Komisi XIII DPR RI Meity Rahmatia meminta pemerintah mengambil langkah tegas dan terkoordinasi untuk memberantas sindikat kejahatan
Politik
Polemik pembubaran kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita di sejumlah kampus dan kafe menuai
Hukum
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
Panitia Kerja (Panja) Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melanjutkan
Politik
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut mempercepat program peningkatan
Daerah
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum