JELAJAHNEWS.ID - Pelaksana Tugas (Plt)Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kota Medan, Laksamana Putra Siregar, meminta media membantu menghadirkan pemberitaan yang berimbang terkait berbagai isu pendidikan yang belakangan menjadi sorotan publik.
Pernyataan itu disampaikannya saat berdiskusi dengan pengurus Persatuan Wartawan Pemko Medan (PWPM) mengenai dinamika yang terjadi di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Medan, di ruang kerja Kepala Dinas, Kamis (21/5/2026).
Laksamana mengakui menghadapi berbagai persoalan sejak dipercaya memimpin Dinas Pendidikan. Mulai dari isu penerimaan peserta didik, persoalan sekolah, hingga kritik yang mengarah ke ranah pribadi.
"Kami memohon agar dibantu memberikan informasi yang berkembang secara berimbang, khususnya terkait Pemerintah Kota Medan dan Dinas Pendidikan," ujarnya.
Ia menyebut, sejak awal menjabat dirinya sudah memperkirakan akan menghadapi berbagai sorotan publik dan pemberitaan yang ramai di media sosial maupun media massa.
Sejumlah isu yang mencuat, kata Laksamana, antara lain persoalan di SMP Negeri 44 Medan, sekolah Pancabudi, hingga beberapa persoalan lain yang ramai diperbincangkan masyarakat.
Menurutnya, sebagian isu bahkan berkembang hingga menyerang kehidupan pribadinya. Namun, ia memilih tidak memberikan tanggapan berlebihan agar tidak memperkeruh situasi.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik
Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menilai praktik korupsi di Indonesia telah berada pada ti
Politik
Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa yang viral di Bali, di mana seorang pria yang diduga
Politik